BERAU TERKINI – Mahasiswa Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) melayangkan kritik atas pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Rp8,5 miliar yang dinilai tidak pro-rakyat.
Protes itu disampaikan langsung hadapan Gubernur Harum yang menemui massa aksi di depan kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, pada Senin (23/2/2026) lalu.
Mahasiswa menyatakan bila Gubernur Harum tidak memiliki empati kepada masyarakat Kaltim yang masih banyak mengalami kesulitan ekonomi.
Presiden BEM KM Unmul Hiththan Herysa Putra, menyatakan seharusnya anggaran tersebut dapat difungsikan untuk program yang menyentuh langsung ke masyarakat.
“Lebih baik lagi bapak tidak usah membeli mobil itu,” kata Hersya.
Dia juga menduga bila pemerintah memiliki perilaku boros dan hidup bermewah-mewahan atau hedonisme.
Perilaku yang disebut mahasiswa tak mengambarkan perilaku idealnya pemimpin daerah.
“Mobil dinas yang ada sekarang sudah cukup-lah,” kata dia.
Menjawab itu, Gubernur Harum menyampaikan bila kendaraan operasional tersebut difugsikan di Jakarta.
Mobil dengan nilai fantastis itu, dia sebut menunjukkan kualitas kendaraan yang sangat membantu ketika dirinya bekerja.
Bukan mobil yang dibeli oleh pemerintah untuk menunjang kegiatan dirinya selama berada di Kaltim.
“Ada harga ada kualitas,” kata dia.
Hingga saat ini melalui anggaran Pemprov Kaltim, dirinya belum diberikan mobil dinas untuk operasional kedinasan.
Toyota Range Rover berplat KT 1 yang sering dia gunakan merupakan mobil pribadi.
Mobil yang dia laporkan sudah dalam kondisi rusak di bagian bodi.
Sebab, harus melintasi medan yang berat selama berkeliling Kaltim sejak ia menjabat sebagai gubernur.
“Itu tidak ada masalah, karena untuk masyarakat Kaltim,” kata dia.
Kendaraan itu dioperasikan di Jakarta. Digunakan ketika dirinya menjamu tamu yang datang dari luar.
Saat ini, Kaltim dikenal sebagai kawasan Ibukota Nusantara (IKN).
Kendaraan itu yang akan digunakan ketika bertemu dengan tamu kehormatan.
Dengan harga selangit, maka akan memberikan status sosial yang tinggi kepala dearah.
“Masa kepala daerah, mobilnya ala kadarnya saja,” ucapnya.
Ia sebut dirinya sebagai simbol kebanggaan bagi Kaltim.
Sehingga harus dibentengi dengan fasilitas yang memadai untuk menjaga muruah tersebut.
“Kita ini marwahnya masyarakat Kaltim,” tutur dia.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Kaltim itu menegaskan, bila belanja kendaraan tersebut telah sesuai dengan aturan.
Di mana dalam Permendagri Nomor 7/2026, kepala dearah diberikan hak mobil dinas jenis sedan 3000 cc dan jenis jeep 4.200 cc.
“Persoalan harga, ada rupa ada harga,” ujarnya.
