Foto: Ketua DPRD Berau Madri Pani
TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Madri Pani menilai penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Berau masih perlu dibenahi.
Ia menilai, perlu adanya pembenahan terkait pelaksaan pemanfaatan APBD Berau setiap tahunnya. Salah satunya serapan anggaran OPD yang tidak maksimal dan berdampak pada Silpa.
“Harus dapat dimaksimalkan lagi untuk permasalahan seperti ini,” ujarnya kepada awak media belum lama ini.
Menurut Madri, hal tersebut sudah terjadi setiap tahun. Sehingga ia meminta Pemkab Berau untuk melakukan evaluasi kinerja serapan anggaran. Karena menurutnya, masih banyak kekurangan yang ada di dalam laporan pertanggungjawaban. Terutama soal penyerapan anggaran khususnya di sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Berau.
“Begitu juga dengan catatan-catatan yang diberikan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), agar dapat jadi perhatian dan evaluasi ke depan. Termasuk dalam penyerapan anggaran ini,” jelasnya.
Menurut politikus Partai NasDem itu, sering kali dalam rapat pembahasan ada saja OPD yang terlihat seperti kekurangan anggaran. Namun realisasi serapan anggaran setiap akhir tahun ditemukan Silpa. Artinya ada anggaran yang tidak terserap, dan hal tersebut terulang setiap tahunnya.
“Hal ini kan seharusnya perlu dievaluasi, apa yang menjadi kendala sehingga bisa menjadi Silpa,” tegasnya.
Sebagai lembaga pengawasan, Madri ingin pengelolaan anggaran yang dilakukan Pemkab Berau, dapat berjalan dengan maksimal dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami tidak ingin pekerjaan yang dilakukan tidak maksimal dan optimal. Karena ada anggaran-anggaran yang tidak terserap 100 persen di berbagai OPD. Makanya, ke depan, perlu ada evaluasi agar serapan anggaran dapat lebih baik lagi,” katanya.
Sehingga ia meminta kepada Pemkab Berau melalui kepada daerah untuk bisa melakukan evaluasi terkait permasalahan tersebut. Jangan sampai permasalahan seperti terjadi berlaurut-larut.
“Harus ada penegasan juga dari Pemkab Berau untuk hal ini, jangan sampai di anggaran tahun depan hal yang sama kembali terjadi,” tandasnya.(adv/tim)
