Foto: Bupati Berau Sri Juniarsih.
TANJUNG REDEB – Bupati Berau Sri Juniarsih, mengaku telah memberikan teguran keras kepada manajemen PT PLN UP3 Berau yang tak kunjung membereskan masalah distribusi listrik ke warga Bumi Batiwakkal.
Diketahui, beberapa waktu belakangan ini warga di Berau kembali merasakan pemadaman bergilir setelah sembuh sebelum ramadan pada Maret-April 2023 lalu.
Saat itu, PT PLN UP3 Berau mendatangkan mesin pembangkit cadangan dengan daya sebesar 7 Megawatt (MW). Sialnya, alat yang disewa itu tak mampu menutupi kebutuhan distribusi listrik kala dua sumber listrik di Berau ‘keok’.
“Pemadaman ini sangat saya sesalkan, kenapa ada pemadaman lagi,” tegas Sri, saat ditemui awak media pada Senin (22/5/2023).
Meneruskan informasi yang ia terima dari pihak PT PLN UP3 Berau, Sri bilang pemadaman bakal berakhir dalam empat hari ke depan.
Permasalahan ini, seharusnya tak lagi dialami masyarakat Bumi Batiwakkal lantaran telah memiliki mesin dengan daya yang mampu membuat Berau surplus daya listrik hingga 7 MW.
“Sudah saya marahi itu Direktur-nya. Ke depan kami bakal cari lagi solusi terbaiknya,” ujar dia sambil meninggalkan rombongan wartawan.
Sementara itu, Ketua DPRD Berau Madri Pani menekankan kepada pemerintah untuk segera mencari solusi terbaik agar masalah defisit listrik di Berau segera teratasi.
Pun pihak eksekutif daerah, dianggap tak perlu memastikan defisit listrik berakhir kala mesin sewaan PT PLN UP3 Berau mendarat di Bumi Batiwakkal.
“Karena kan itu mesin sewaan, artinya punya jangka waktu. Tidak ada jaminan kita bebas defisit listrik,” kata Madri.
Dirinya pun menyinggung ihwal kejelasan proses adendum antara PT PLN UP3 Berau dengan pihak PLTU Lati yang berstatus plat merah alias milik pemerintah.
Proses adendum itu dianggap penting sebagai bentuk kerjasama jangka panjang. Demi menjamin ketersediaan listrik di Berau dapat berlangsung dengan baik dan memberikan keuntungan bagi pemerintah.
“Biar kerjasama itu klir,” kata Madri atau dikenal dengan nama familiar MP.
Namun, pekerjaan rumah selanjutnya ialah penyesuaian aturan dalam poin undang-undang yang menjadi dasar dalam adendum.
Ia menyatakan, banyak perubahan yang mesti dilakukan penyesuaian. Bila tidak, kerjasama tersebut bakal sukar dilaksanakan.
“Banyak hal yang mesti disesuaikan, makanya adendum itu lama,” beber dia.
Dia pun menyesalkan, dengan kerusakan yang dialami oleh PLTU Lati. Dia menganggap, hal tersebut seharusnya dapat ditangani dengan memastikan kesediaan suku cadang sebagai solusi proses perbaikan.
“Karena sejauh ini, alasannya rusak rusak terus (PLTU Lati),” tegas MP.
Kemudian, menjawab ihwal teknis kerusakan yang dialami PLTU Lati dan proses pemeliharaan PLTU Berau. Manager ULP Tanjung Redeb Mohammad Akhlis, mengatakan kondisi pemadaman ini dapat berlangsung lebih cepat dari prediksi.
Namun hal tersebut mesti ia pastikan dahulu ke pihak manajemen dan tim teknis lapangan.
“Saya pastikan dulu mas,” ujarnya.
Dia merincikan, saat ini kebutuhan daya di Berau saat beban puncak mencapai 30 MW. Sementara akibat dari tidak beroperasi di dua pembangkit tersebut, membuat distribusi listrik hanya sampai 25 MW.
“Kalau yang rusak hanya satu pembangkit kami masih bisa cover. Tapi yang rusak sekarang ini, dua pembangkit,” sebut dia.
Saat ini pihaknya masih berupaya untuk berkoordinasi dengan pihak PLTU Lati. Demi memastikan akhir dari pemadaman bergilir yang masih berlangsung hingga hari ini.
Hanya saja, ia berharap agar prediksi pemadaman yang berlangsung hingga empat hari ke depan dapat dipercepat.
“Kami koordinasikan dulu dengan PLTU Lati mas ya,” kata dia. (*)
Reporter: Sulaiman
