Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman, mengungkapkan tantangan dalam membangun sinergitas di kalangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Kutim. Ia mengemukakan pandangannya saat melakukan interupsi pada Rapat Paripurna ke-28 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kutim, Senin (24/6/2024).
Faizal menilai bahwa meskipun Bupati Kutim telah menekankan pentingnya koreksi dari DPRD untuk membangun sinergitas, implementasi di lapangan masih menemui kendala. Ia memberikan contoh ketidakhadiran Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang telah dua kali dipanggil oleh DPRD namun tidak hadir.
“Contoh Kepala Dinas PU, itu dua kali kami panggil tidak pernah hadir,” ucap Faizal saat interupsi.
Lebih lanjut, Faizal mengungkapkan bahwa menurut informasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dinas PU memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang sangat besar, mencapai hampir Rp400 miliar. Hal ini menunjukkan adanya anggaran yang sudah dialokasikan namun tidak terlaksana.
“Jadi, ini anggaran yang sudah dialokasikan dalam perencanaan kita tidak bisa dilaksanakan,” tegasnya.
Faizal menambahkan bahwa pada agenda Rapat Panitia Khusus (Pansus) berikutnya, DPRD akan memanggil kembali beberapa OPD yang memiliki Silpa terbesar. Ia meminta Bupati Kutim agar memberikan perhatian khusus kepada para Kepala Dinas untuk hadir dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran.
“Jadi mohon kepada Pak Bupati untuk menjadi atensi, karena saya menyambut baik apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Sangat merespon kritikan-kritikan yang disampaikan oleh DPRD untuk membangun sinergitas pemerintah dengan DPRD,” pungkasnya. (Adv)
