BERAU TERKINI – Anggota DPRD Berau, Abdul Waris, mempertanyakan kehadiran Wakil Bupati Berau Gamalis selama Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan.

Bahkan, saat Musrenbang Kecamatan Maratua yang digelar di Ruang Sangalaki, Kantor Bupati Berau, Rabu (11/2/2026) malam, orang nomor dua yang sejatinya duduk di samping Bupati Berau Sri Juniarsih digantikan oleh Sekda Berau Muhammad Said.

Secara terbuka, Waris mempertanyakan ketidakhadiran Wakil Bupati Berau dalam forum tersebut.

Padahal, Musrenbang merupakan agenda penting yang menentukan arah pembangunan daerah.

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Maratua terpaksa dialihkan ke Kantor Bupati Berau karena faktor cuaca.

Meski lokasi berubah, antusiasme peserta tidak surut. Para kepala OPD, pimpinan instansi, hingga anggota dewan hadir hampir lengkap.

“Hampir semua hadir. Hanya satu yang tidak terlihat, Pak Wabup. Ke mana beliau selama Musrenbang? Ada kesibukan apa?” kelakar Waris yang sontak menjadi perhatian peserta forum.

Menurutnya, saat ini bukan hanya usulan program yang menjadi sorotan masyarakat.

Kehadiran pejabat publik dalam forum resmi pun ikut dinilai. Terlebih jika ketidakhadiran itu tanpa alasan yang jelas.

“Sekarang masyarakat juga memperhatikan. Kalau tidak hadir alasannya apa? Ini forum penting menyangkut kepentingan orang banyak,” tegasnya.

Waris juga menyinggung substansi Musrenbang yang kerap dipertanyakan publik.

Ia berharap ribuan usulan yang telah disampaikan dalam rangkaian Musrenbang kecamatan benar-benar menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga penetapan APBD.

“Jangan sampai RKPD yang nanti jadi APBD itu bukan murni dari hasil Musrenbang. Tiba-tiba ada usulan muncul, pengusulnya tidak jelas, tapi dapat anggaran dan bukan prioritas,” sindirnya.

Ia menegaskan, Musrenbang bukan sekadar seremoni tahunan.

Forum tersebut harus menjadi ruang serius untuk menyaring kebutuhan riil masyarakat.

Bukan sekadar formalitas yang akhirnya dikalahkan oleh kepentingan tertentu.

“Kalau masyarakat sudah capek-capek mengusulkan, jangan sampai yang disahkan justru yang tidak pernah dibahas di bawah,” pungkasnya. (*)