BERAU TERKINI – Jelang tutup tahun 2025, upaya percepatan penyelesaian proyek infrastruktur di Berau mendapat perhatian dari DPRD Berau.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Vitalis Paulus Lette, mengapresiasi langkah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang bekerja ekstra.
Namun, ia menegaskan, percepatan tidak boleh mengorbankan kualitas fisik bangunan dan standar teknis.
Vitalis menilai periode akhir tahun kerap menjadi momen paling rawan terjadinya pekerjaan asal jadi akibat tekanan batas waktu kontrak.
“Kami mendukung percepatan, tetapi jangan sampai hanya mengejar administrasi. Kualitas pembangunan tetap harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Komisi III menyoroti proyek-proyek vital seperti jalan, drainase, dan jembatan menyangkut kepentingan masyarakat langsung.
Oleh karena itu, DPRD Berau meminta DPUPR memperketat pengawasan di lapangan dan tidak ragu menjatuhkan sanksi kepada rekanan apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.
“Kalau nanti baru beberapa bulan sudah rusak, masyarakat yang rugi. Percepatan tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan standar,” tegasnya.
Dia ingin memastikan anggaran daerah harus kembali kepada masyarakat melalui infrastruktur yang benar-benar bermanfaat dan tahan lama. (*/Adv)
