TANJUNG REDEB – Respon kritik tajam dan positif dari legislatif ke eksekutif, menjadi tontonan publik selama berjalannya pemerintahan Bupati Berau, Sri Juniarsih dan Wakil Bupati, Gamalis. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau periode 2019/2024 menunjukkan eksistensinya melalui kewenangan yang diberikan oleh perundangan soal tugas dan fungsi dewan.
Potret itu nampak dalam hampir 3,5 tahun masa pemerintahan saat ini. Pun publik menilai, berjalannya pemerintahan antara legislatif dan eksekutif menunjukkan wujud pemerintahan yang ideal. Memberikan pengawasan terhadap penerapan kebijakan hingga penggunaan anggaran daerah.
Bupati Berau Sri Juniarsih pun menilai situasi itu sangat ideal. Sebab, tidak bisa berjalannya pemerintahan tanpa pengawasan yang ketat oleh legislator daerah. Pun demikian dengan kebijakan yang bakal diterapkan ke masyarakat, membutuhkan ketegasan dari para wakil rakyat.
“Tidak ada masalah dalam ranah itu. Saya bukan pribadi yang anti kritik,” tegas Umi Sri-sapaan dia, ditemui beberapa waktu lalu dalam momen pelantikan anggota dewan baru periode 2024/2029.
Umi juga menilai, sejauh memimpin “Bumi Batiwakkal”, mendapatkan banyak masukan dari para legislator daerah dalam merumuskan kebijakan yang berasal dari kepala daerah.
Menurutnya, suksesi 18 program prioritas pemerintah, berkat sinergitas apik antara legislatif dan eksekutif.
“Perannya banyak dewan ini, menjadi salah satu pihak yang wujudkan program unggulan kami (Pemkab Berau),” ungkapnya.
Soal pengelolaan anggaran daerah, diketahui keabsahan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berada di tangan dewan.
Koordinasi melalui rapat bertahap, membuka pandangan pemerintah dalam memiliki sikap kehati-hatian untuk merumuskan kebijakan penggunaan APBD yang sesuai aturan perundangan.
Termasuk pula pengalokasian anggaran wajib untuk pendampingan daerah pemilihan (dapil) setiap dewan.
Dimana setiap agenda yang dimasukkan dewan, diterima dengan baik oleh Pemkab Berau. Sehingga berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di masing-masing dapil dewan.
“Setiap usulan masuk dalam pertimbangan, kami selalu berikan dukungan,” ucap Umi Sri.
Diharapkan, situasi ini dapat terus dijaga oleh dewan selanjutnya periode 2024/2029 yang baru dilantik pada Senin (19/8/2024) lalu. Diyakini sinergitas yang terbangun sejauh ini menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan daerah.
“Kuncinya berada di situ, berdebat tidak masalah. Yang penting selalu mengedepankan kepentingan orang banyak,” tegas Umi Sri. (*)
