BERAU TERKINI – Pengamat kebijakan publik, Herdiansyah Hamzah alias Castro, melayangkan kritik tajam atas kebijakan renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur Kaltim Rp25 miliar.
Ia menyoroti soal tidak adanya keberpihakan Pemprov Kaltim atas kepentigan pembangunan masyarakat.
Sebab memilih untuk memperbaiki tempat tinggalnya, ketimbang menggelontorkan anggaran besar untuk menambah jangkauan pada program sosial.
“Ya, pertama saya kira gubernur sedang mengalami amnesia ya. Lupa kalau dirinya adalah pejabat publik yang dibayar dari pajak-pajak rakyat,” ujar Castro, dalam laporan Detik.
Ia menegaskan, anggaran yang bersumber dari pajak seharusnya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan digunakan untuk fasilitas pejabat.
Menurutnya, penggunaan dana sebesar itu lebih tepat dialokasikan untuk sektor pelayanan publik.
“Cukup dia menikmati fasilitas seadanya. Seolah-olah gubernur itu hendak memenuhi syahwat pribadinya kan,” tegas pria yang juga dosen dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) itu.
“Rp 25 miliar itu kalau digunakan untuk kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur itu jauh lebih berguna,” imbuhnya.
Selain itu, ia juga menyoroti aspek empati dalam kebijakan tersebut.
Ia menilai, keputusan mengalokasikan anggaran besar untuk rumah jabatan menunjukkan ketidakpekaan terhadap kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi.
“Rp 25 miliar untuk rumah dinas itu pertanda tidak ada rasa empati terhadap masyarakat,” katanya.
Ia juga mengaitkan persoalan ini dengan konsep politik anggaran yang seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat.
Menurutnya, prioritas belanja daerah semestinya difokuskan pada kebutuhan publik, bukan kepentingan pribadi pejabat.
“Saya kira itu tidak mencerminkan diri pribadi seorang gubernur yang dikehendaki oleh masyarakat,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menilai kebijakan tersebut bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang tengah digaungkan pemerintah pusat.
Ia menyinggung sebelumnya juga ada sorotan terhadap pengadaan mobil dinas bernilai miliaran rupiah di Kaltim.
“Setelah Rp 8,5 miliar mobil dinas, sekarang ada rumah dinas Rp 25 miliar. Dan ini ini mencerminkan soal watak dan karakter sih sebenarnya,” pungkasnya.
