SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kristian Harmadi, menyatakan bahwa dirinya masih dalam tahap penyesuaian sebagai anggota dewan yang baru dilantik. Meskipun demikian, ia sudah memiliki sejumlah fokus program yang akan diperjuangkannya, terutama terkait infrastruktur dan pertanian di Dapil 4 Kutim.
“Saat ini, saya masih dalam tahap penyesuaian diri. Memang banyak rencana yang ingin saya wujudkan, tetapi sebagai anggota DPRD Kutim yang baru, saya perlu waktu untuk beradaptasi,” ungkap Kristian.
Salah satu fokus utama Kristian adalah pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama jalan penghubung antar kecamatan dan desa. Ia menyoroti masih banyaknya desa di Dapil 4 yang sulit diakses karena kondisi jalan yang buruk. Menurutnya, masalah ini harus segera diatasi agar pembangunan dapat merata di seluruh wilayah Kutim.
“Kalau boleh memilih, tidak ada lagi jalan yang sulit dilewati. Pemerataan pembangunan infrastruktur jalan ini harus segera diwujudkan,” tegas Kristian.
Selain infrastruktur, Kristian juga memperhatikan sektor pertanian di wilayah Dapil 4. Meskipun daerah tersebut memiliki lahan pertanian, mayoritas wilayah lebih didominasi oleh perkebunan sawit. Kristian menekankan bahwa Kutim tidak boleh terlalu bergantung pada sektor perkebunan sawit saja.
“Kita perlu mengantisipasi dan tidak menyandarkan potensi daerah hanya pada sektor perkebunan sawit. Jika ada masalah terkait perkebunan, kita harus memiliki sektor lain yang bisa mendukung perekonomian masyarakat,” paparnya.
Kristian, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Desa di Kecamatan Wahau, kini melanjutkan pengabdiannya sebagai wakil rakyat. Ia menyatakan minatnya untuk ditempatkan di Komisi C, karena komisi ini relevan dengan rencana pengembangan infrastruktur dan sektor pertanian yang ingin ia dorong di Dapil 4.
“Saya tertarik dengan Komisi C. Di sini saya bisa mendorong pendampingan yang lebih intensif untuk petani, terutama di wilayah Dapil 4,” tambahnya.
Kristian juga menyoroti pentingnya hilirisasi produk perkebunan sawit di Kutim. Dengan luasnya wilayah perkebunan sawit di daerah tersebut, ia berpendapat bahwa pemerintah daerah harus mulai mempertimbangkan pembangunan pabrik turunan sawit, seperti pabrik minyak goreng, guna meningkatkan nilai tambah bagi produk perkebunan lokal.
“Kutim memiliki wilayah perkebunan sawit yang luas. Saat ini kita hanya mengelola CPO. Pemerintah harus mempertimbangkan juga membangun pabrik turunan sawit untuk meningkatkan nilai tambah,” ungkapnya.
Sebagai petani sawit sendiri, Kristian memahami masalah yang sering dihadapi oleh petani swadaya, khususnya ketika harga sawit melonjak tetapi pabrik justru menolak untuk membeli. Ia berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan petani sawit swadaya di Kutim, khususnya di wilayah-wilayah seperti Kecamatan Wahau dan Sangkulirang.
“Ketika harga sawit naik, seringkali pabrik justru menolak membeli. Ini jadi masalah besar bagi petani. Solusinya, pemerintah harus lebih memperhatikan petani sawit, termasuk kemungkinan membangun pabrik untuk masyarakat sendiri,” pungkas Kristian.
