TANJUNG REDEB – KPPN Tanjung Redeb menyebut, realisasi belanja pegawai melonjak hingga Juni 2025 dibandingkan dengan tahun lalu, lantaran adanya pembayaran Gaji ke-13 untuk PNS dan Polri.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Redeb, Viera Martina Rachmawati mengatakan bahwa belanja pegawai terealisasi sebesar Rp 59,3 miliar atau 51,68 persen dari pagu yang mencapai Rp 114,7 miliar hingga Juni 2025.
“Angka ini naik 15,11 persen secara tahunan atau year on year (yoy),” kata Viera Martina Rachmawati saat ditemui Berauterkini.co.id, di Kantor KPPN Tanjung Redeb, Selasa (13/8/2025).
Lebih lanjut, Viera Martina Rachmawati menjelaskan realisasi belanja pegawai hingga Juni 2025 mengalami kenaikan, juga disebabkan karena belanja pegawai tidak mengalami efisiensi.
Terlebih, ia bilang, realisasi belanja pegawai di bulan Juni tahun ini termasuk untuk pembayaran Gaji ke-13 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Polri yang mencapai Rp 5,96 miliar.
“Pembayaran gaji ke 13 ini dimaksudkan untuk membantu persiapan masuk sekolah anak-anak para pegawai, dan juga menimbulkan multiplier effect untuk menstimulasi kegiatan perekonomian di masyarakat dengan adanya pembelanjaan oleh pegawai terkait persiapan anak-anak masuk sekolah,” jelasnya.
Viera Martina Rachmawati bilang, berbeda dengan realisasi belanja barang yang mengalami penurunan karena terdampak program efisiensi.
Di mana, realisasinya sebesar Rp 44,6 miliar atau 37,03 persen dari pagu senilai Rp 120,5 miliar. Angka ini terkontraksi 50,61 persen secara yoy.
“Namun, realisasi belanja barang ini sudah semakin membaik ya, di akhir semester I 2025, karena sudah mulai ada pembukaan blokir sebagian pagu pada DIPA satker, sehingga semakin banyak kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh satker,” kata Viera Martina Rachmawati.
Begitu juga dengan belanja modal mengalami penurunan yang sangat siginifikan dibandingkan ddngan tahun 2024. Yang mana, realisasinya hanya sebesar Rp 4,4 miliar atau 19,30 persen dari pagu Rp 22,7 miliar dengan pertumbuhan negatif sebesar 77,64 persen secara yoy.
Dia menjelaskan bahwa hal tersebut lantaran adanya program efisiensi APBN karena satker menunda percairan dana untuk pagu belanja modal yang masih diblokir.
“Meski begitu, realisasi belanja modal juga bertambah baik karena satker mulai melakukan pengadaan aset, yang dibiayai dengan belanja modal,” kata dia.
Dengan demikian, Viera Martina Rachmawati berharap kegiatan satker dapat tetap berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan tugasnya namun dengan prinsip optimalisasi penggunaan dan APBN secara efektif dan efisien.
Sementara itu, untuk realisasi belanja APBN di wilayah Kabupaten Berau hingga Juni 2025 mencapai Rp 1,5 triliun atau 40,39 persen dari total pagu yang mencapai Rp 3,8 triliun.
Angka ini mengalami penurunan 12,36 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.
