Foto: Bupati Berau Sri Juniarsih dan wakil bupati Berau usai membuka sosialisasi pencegahan korupsi di Gedung Balai Mufakat.
TANJUNG REDEB – Pemkab Berau mengambil langkah serius dalam mengawasi tindak tanduk pemangku kepentingan, dalam menangkal perilaku koruptif pejabat daerah.
Selasa (28/3/2023) kemarin pagi, Bupati Berau Sri Juniarsih menyambut kedatangan rombongan perwakilan KPK RI, dalam rangka rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemkab Berau.
Dalam berjalannya roda pemerintahan, Pemkab Berau telah dibekali dengan sistem Monitoring Centre of Prevention alias MCP. Dengan menggunakan aplikasi Jaringan Pencegahan Korupsi atau Jaga.
Sehingga kehadiran tim dari KPK, diharapkan dapat memantapkan komitmen pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Ini wujud pendamping KPK kepada pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi,” kata Sri Juniarsih kala ditemui awak media usai membuka rakor.
Dengan agenda itu, diharapkan pula agar memberikan dampak berupa kedisiplinan kepada seluruh OPD di Berau dalam memberikan laporan kepada KPK.
Pun setiap penyelenggara pemerintah, diminta untuk taat aturan perundangan yang berlaku. Agar komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi, terwujud dengan nilai baik.
“Jadi setiap OPD dapat meningkatkan kinerjanya dan menghindari perilaku koruptif,” pinta orang nomor satu di Berau tersebut.
Menukil data yang dipaparkan Sri dalam sambutannya, Kabupaten Berau mengalami penurunan dalam penilaian MCP.
Sejak medio 2021 lalu, capaian MCP Berau mencapai 52 persen. Memposisikan Berau di peringkat 9 dari penilaian 10 kabupaten kota.
Angka itu mengalami peningkatan pada 2022 lalu. Meningkat menjadi 56,95 persen. Selisih 4 persen lebih dari tahun sebelumnya. Hanya saja rangking Berau menurun menjadi peringkat 10.
Menerangkan kondisi itu, Sri bilang secara persentase komitmen MCP meningkat, namun secara peringkat menurun lantaran setiap daerah lainnya mengejar angka yang cukup baik.
Ia mengilhami, bila pemerintahan yang ia pimpin masih membutuhkan banyak perbaikan dalam proses pelaporan dan pengambilan kebijakan di daerah. Terlebih dalam urusan anggaran.
“Progres yang kurang signifikan, makanya peringkat menurun,” ujar dia.
Melihat kondisi itu, Pemkab Berau segera berbenah. Pada tahun ini beberapa langkah telah diambil. Pertama memaksimalkan pelayanan publik. Kedua, sosialisasi pendidikan antikorupsi.
Ketiga, penerapan sistem penginputan sistem standar harga satuan alias SHS, demi menghindari mark up anggaran.
Keempat, melakukan harmonisasi aturan. Kelima, bakal melangsungkan diklat manajemen resiko yang diinisiasi oleh BPKP dan Inspektorat Berau.
Terakhir, melangsungkan lelang jabatan demi menyaring tenaga potensial dalam menempati jabatan strategis pemerintah.
“Itu sudah masuk dalam strategi trisula KPK dalam memberantas korupsi. Yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan,” jelas dia.
Ia berharap juga, agar 4 orang tim dari KPK yang bakal memberikan materi selama tiga hari ke depan. Dapat memberikan informasi secara detail terkait penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.
“Program ini juga selaras dengan komitmen pemerintah, yakni pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” jelasnya. (*)
Reporter: Sulaiman
