BERAU TERKINI – Pemerintah Kabupaten Berau didorong memberikan perhatian khusus untuk mencegah dan menghentikan aktivitas penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris, menyebut, untuk mencegah illegal fishing, Pemkab Berau bisa melibatkan nelayan di sekitar lokasi.
Menurutnya, kolaborasi dengan nelayan lokal perlu dilakukan untuk menekan praktik illegal fishing yang masih terjadi.
Gideon menjelaskan, para nelayan di daerah memiliki pengetahuan langsung mengenai aktivitas di laut.
Mereka bisa menjadi mitra strategis bagi pemerintah dalam menjaga sumber daya perikanan.
“Nelayan lokal ini pasti tahu betul bagaimana kondisi di lapangan. Mereka juga tahu siapa yang sering melakukan aktivitas illegal itu. Jadi, kalau mereka dilibatkan dalam sistem pengawasan, saya yakin hasilnya pasti jauh lebih efektif,” kata Gideon.
Keterlibatan masyarakat pesisir bukan hanya membantu pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk pemberdayaan nelayan kecil agar ikut berperan menjaga ekosistem laut yang jadi sumber penghidupan mereka.
Gideon mengaku telah menyampaikan gagasan tersebut kepada Wakil Gubernur Kalimantan Timur mengingat pengawasan laut merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
“Kami sudah sampaikan ke Pak Wagub supaya jangan hanya sebatas imbauan. Harus ada langkah nyata, salah satunya menggandeng nelayan-nelayan kita di lapangan,” tegasnya.
Dia juga mengingatkan, persoalan illegal fishing tidak hanya soal penegakan hukum, tetapi menyangkut keberlanjutan ekonomi nelayan kecil.
Praktik penangkapan ikan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan telah menimbulkan keresahan di masyarakat pesisir dan merusak habitat laut. (*/Adv)
