Foto: Pemaparan hasil kajian tim independen bentukan Pemprov Kaltara.
TANJUNG REDEB- Ketua Komisi I DPRD, Fery Kombong, juga menyoroti hasil kajian berkaitan dengan rencana pemggabungan Berau ke Kaltara.
Menurutnya, jumlah sampling yang dilakukan kepada sasaran tidak mewakili suatu komunitas ataupun masyarakat Berau.
“Kalau tidak salah samplingnya, hanya ke 20 orang saja. Dalam metode sampling ini, kami anggap tidak mewakili suatu komunitas. Sehingga apapun yang mereka paparkan, adalah sudut pandang dari kepentingan mereka,” katanya.
Dia juga mengakui, memang saat penyampaian laporannya, pihaknya bersama koleganya di Komisi I turut hadir ke Kaltara. Hanya saja, bukan untuk mendukung Berau bergabung, melainkan karena mendapat undangan resmi dari Pemprov Kaltara.
“Kami juga ingin mengetahui apa yang mereka kaji,” ujarnya.
Untuk lebih meyakinkan kata dia, seharusnya untuk samplingnya, mencapai jumlah responden sebanyak seribu atau lebih. Sehingga samplingnya mewakili penduduk Berau, dan itu diambil dari berbagai elemen.
“Baik itu tokoh masyarakat, pejabat, pemangku kebijakan, kepala opd, legislatif, dan lainnya,” jelasnya.
Fery melihat secara keuntungan ekonomi ataupun administrasi itu tidak bisa ditebak-tebak. Karena dari Kabupaten Berau harus ada juga kajian yang dilakukan, dengan sudut pandang keuntungan apa yang didapatkan.
“Kemudian visi Berau kedepan. Itu harus menjadi dasar kajiannya. Berbeda dengan dasar kajiannya Kaltara, pasti itu berdasarkan kepentingan mereka,” ujarnya.
“Memang untuk bergabung atau tidaknya, tentu ada negatif dan positifnya. Hanya, apakah posisi positif Berau lebih banyak, atau lebih sedikit dari segi kepentingan Berau,” tambahnya.
Memang secara politis, Feri menyebut, apabila bergabung dengan Kaltara, Berau akan diuntungkan dari segi politik. Artinya orang Berau memiliki peluang menjadi Wakil Gubernur, dan peluang untuk duduk di kursi DPRD Provinsi Kaltara lebih besar.
Tapi, jika dilihat dari sisi ekonomi, Berau tentu lebih nyaman di Kaltim, krena anggaran lebih besar. Segi insfrastruktur ketika kita gabung, jalanan lebih mulus ke Kaltara.
“Tapi kan kita tetap juga harus ke Samarinda. Tetap kita jalan kesana juga,” tuturnya.
Namun dijelaskannya, yang lebih menarik adalah menjadi bagian dari projek IKN. Meskipun, ada juga rayuan bahwa Kaltara juga memiliki proyek strategis nasional seperti KIPI.
“Ekonomi kita lebih baik dengan Kaltim. Apalagi sekarang, APBD Berau 2024 nanti Rp 4,7 triliun. lebih besar dari APBD provinsi Kaltara,” pungkasnya. (/)
Reporter: Hendra Irawan
