BERAU TERKINI – Kritik tajam yang dilayangkan DPRD Berau terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapat respons langsung dari Bupati Berau, Sri Juniarsih.
Dia menganggap, kritik yang disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai NasDem Liliansyah, terkait adanya OPD yang malas-malasan, sebagai bentuk berjalannya fungsi pengawasan parlemen daerah.
Sebagai kepala daerah, Sri Juniarsih menerima kritik dan saran tersebut sebagai pengingat bagi pihak eksekutif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Iya, saya menerima saran dan masukan tersebut,” tegas Sri Juniarsih kepada awak media, Senin (1/12/2025) pagi.
Sri Juniarsih mengakui, Berau ke depan akan menghadapi tantangan besar dalam hal pelayanan hingga pembangunan.
Oleh karena itu, dibutuhkan kerja yang penuh inovasi dan kreatif untuk memastikan program prioritas pemerintah tetap berjalan, terutama di tengah potensi menurunnya nilai belanja daerah.
“Harus lebih inovatif dan kreatif lagi,” pesannya.
Dia menegaskan, kepala dinas memiliki peran krusial dalam memastikan roda organisasi berjalan efektif.
Mereka diwajibkan memantau setiap kepala bidang hingga pegawai di level terkecil untuk mencegah kelalaian.
Sri Juniarsih menyebut, dirinya akan mengawasi langsung kinerja para kepala dinas, sementara kepala dinas memantau evaluasi kinerja di bidangnya.
“Saya yang akan turun langsung,” tegasnya.
Sri Juniarsih juga memastikan pemerintah telah menyiapkan sanksi tegas bagi para pegawai yang terbukti malas, sesuai dengan aturan perundang-undangan terkait disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Sanksinya tegas, jangan main-main,” ucapnya.
Selain evaluasi tahunan, pihaknya juga mewajibkan setiap kepala OPD untuk memberikan laporan perkembangan kinerja minimal tiga bulan sekali.
Laporan tersebut akan menjadi rujukan strategis pemerintah dalam memastikan target pembangunan berjalan sesuai harapan.
“Karena setiap bulan itu ada target, itu yang kami awasi,” terangnya.
Dia juga menegaskan bahwa pengawasan internal telah difungsikan, termasuk peran Inspektorat Pemkab Berau.
Sebelumnya, kritikan disampaikan Liliansyah dalam rapat paripurna pembahasan dan persetujuan penetapan dua Raperda pada Minggu (30/11/2025).
Saat itu, Liliansyah menekankan pentingnya Kepala OPD untuk bekerja tanpa kelalaian di tengah efisiensi anggaran tahun depan.
Fraksi NasDem bahkan mendorong Pemkab Berau untuk membentuk Satuan Tugas khusus untuk melakukan monitoring kinerja OPD, terutama terkait penyerapan anggaran.
“Mohon bentuk satgas pengawasan. Ini menjadi sorotan Partai NasDem. Satgas harus bisa melakukan monitoring secara langsung,” ujar Liliansyah.
Ia menilai pengawasan mutlak diperlukan agar program dan proyek yang sudah direncanakan segera dieksekusi.
“Proyek-proyek yang ada harus segera dikerjakan. Jangan uang disimpan di bank, menunggu proyek selesai baru dibayar. Kalau selesai semua di bulan Desember bagaimana? Anggaran bisa mengendap lagi,” jelasnya. (*/Adv)
