Foto: Ketua DPRD Berau Madri Pani
TANJUNG REDEB, – Kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah dampak kenaikan BBM bersubsidi disikapi melalui Bantuan langsung tunai. Ada anggaran yang menjadi hak daerah yang masuk dalam batang tubuh APBD diarahkan untuk BLT sebesar 2 persen.
Ketua DPRD Kabupaten Berau, Madri Pani mengaku setuju saja dengan kebijakan tersebut.
Sebab arahan itu bagian dari solusi yang dirumuskan pusat pasca kenaikan harga BBM subsidi.
“Jika memang bentuknya disubsidikan, itu bagus. Namun angkanya menurut saya terlalu kecil,” paparnya.
Untuk penyalurannya, politisi Nasdem ini mengingatkan agar benar-benar sampai kepada penerima yang benar-benar berhak. Serta tidak digunakan sebagai kendaraan politik
“Harus tepat sasaran. Kan yang terkena imbasnya itu masyarakat. Dengan kenaikan BBM ini tentu menyerat harga lain naik,” katanya.
Ia juga meminta agar Pemkab Berau, bisa melakukan operasi pasar. Agar tidak ada pedagang yang bermain mata dengan menaikkan harga seenaknya. Ia juga meminta agar harga eceran tertinggi bisa disesuaikan dengan kondisi saat ini.
“Penindakan tegas juga perlu dilakukan, kita paham pedagang pasti cari untung. Tapi jangan terlalu berlebihan,” tandasnya.
Sementara itu, Asisten bidang Pembangunan dan Perekonomian Setkab Berau, Agus Wahyudi mengatakan arahan dari pemerintah pusat tersebut merupakan salah satu cara untuk mengendalikan inflasi efek kenaikan BBM.
Dengan menyisihkan dua persen APBD, diharapkan bisa menekan laju inflasi di daerah, termasuk Berau. Dengan kata lain, dua persen sumbangan dari APBD ataupun yang bersumber dari dana bagi hasil, bisa diarahkan pada kegiatan yang sifatnya subsidi.
“Subsidi yang dimaksud di antaranya, ada subsidi ongkos angkut, subsidi terkait kegiatan-kegiatan ekonomi kecil, dan subsidi di bidang lain untuk menekan biaya produksi,” ujarnya usai mengikuti rapat.
Agus menjelaskan, bidang yang disasar untuk diberikan subsidi adalah pangan, angkutan, termasuk kegiatan ekonomi lainnya. Karena sudah bisa dipastikan, dengan kenaikan BBM akan mengerek harga lainnya ikut naik.
“Yang jelas, pada saat terjadi inflasi dan harga barang naik, secara umum kita harus mencarikan cara bagaimana supaya masyarakat mempunyai daya beli. Upaya tersebut yang akan kita lakukan,” ujarnya.
Lanjutnya, untuk bantuan sosial, pihaknya akan melakukan pendataan terlebih dahulu. Sebab ada berbagai macam jenis bantuan subsidi dan bantuan sosial. Pihaknya akan formulasikan terlebih dahulu secara rinci terkait hal tersebut.
“Kebetulan kita sedang melakukan penyusunan anggaran, baik anggaran perubahan maupun anggaran murni tahun 2023, masih ada kesempatan,” ungkapnya.
Dikatakannya, dampak dari kenaikan BBM sudah pasti ada. Namun Pemkab Berau dibantu semua stakeholder yang ada di Berau, akan berupaya menekan agar kenaikan harga tidak berlebihan.
“Karena kebanyakan barang yang kita datangkan dari luar pulau. Kita akan berupaya menekan biaya angkutnya agar kenaikan harga barang juga tidak berlebihan nantinya,” jelasnya.
Dirinya juga menyebut, Pemkab Berau akan menggelar operasi pasar. Jangan sampai kenaikan harga BBM ini, dimanfaatkan oknum untuk menaikkan harga barang hingga dua kali lipat.
“Kita akan bentuk tim untuk menangani hal tersebut. Kita akan upayakan agar semua sektor tertangani untuk mendapatkan subsidi tersebut. Intinya kita akan mempertahankan daya beli masyarakat Berau,” pungkasnya. (*)
