Ketua DPRD Pertanyakan Klaim Kaltara yang Sebut 70 Persen Warga Berau mau Bergabung

TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Madri Pani mempertanyakan hasil survei yang menyatakan nyaris 70 persen warga Berau menyetujui gabung Kalimantan Utara (Kaltara). Menurut Madri, banyak pertimbangan yang dipikirkan, jika Berau harus keluar dari Kalimantan Timur (Kaltim). Pasalnya, di zaman Isran Noor, ratusan miliar digelontorkan untuk Berau, yang diperuntukkan untuk pembangunan dan infrastruktur jalan.

“Menurut saya, berat Berau lepas dari Kaltim,” bebernya. Dari 10 kabupaten dan kota yang ada di Kaltim, anggaran untuk Berau terbesar kedua setelah Samarinda. Ditambah dengan hadirnya Ibu Kota Negara (IKN), hal ini tentu berdampak luas ke Bumi Batiwakkal. Sehingga menurutnya sangat tidak mungkin Berau berpisah. “Tetapikan semua kembali ke masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) telah menerima dana kompensasi emisi karbon gas rumah kaca (GRK) tahap 1 dari World Bank atau Bank Dunia. Nominal yang diterima sejumlah 20,9 USD atau setara dengan Rp 69,154 miliar.

Dari jumlah itu, Kabupaten Berau mendapat Rp 7.360.543.200 dan merupakan yang terbesar jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain se-Kaltim. Kecuali Samarinda dan Bontang yang tidak menerima dana tersebut.

Berturut-turut dari yang terbesar, Kabupaten Berau Rp 7,3 miliar, Kutim Rp 6,8 miliar, Paser Rp 6,3 miliar, Kubar Rp 5,7 miliar, Mahakam Ulu Rp 4,5 miliar, Kukar Rp 4,1 miliar, PPU Rp 3,2 miliar, dan Balikpapan Rp 3,04 miliar. “Belum lagi DBH dari sawit,” tuturnya.

Ia juga menyinggung soal potensi gas bumi. Di mana masyarakat sudah cerdas dalam menentukan sikap. Apakah tetap bertahan di Kaltim, atau pindah provinsi.“Jika beberapa tahun lalu, mungkin bisa dipikirkan, namun saat ini saya rasa berat sekali,” tambahnya.

Politikus NasDem ini menerangkan, potensi Sumber Daya Alam (SDA) di Berau sangat luas. Dukungan dari Kaltim juga sangat melimpah. Sangat disayangkan, jika harus kehilangan anggaran besar yang digelontorkan setiap tahun karena pindah provinsi.“Itu kan hanya kajian saja. Dan survei nya juga tidak tahu masyarakat mana,” tutupnya.