BERAU TERKINI – Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan pentingnya advokasi nasional untuk memperjuangkan Dana Bagi Hasil atau DBH. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Gubernur bertema “Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam (SDA)”, Rabu (9/7/2025).
Hasanuddin menyebut, Rakor ini harus menghasilkan langkah konkret dan menyelaraskan pendekatan kepada pemerintah pusat.
“Saya ingin setelah rakor ini ada rekomendasi strategis dari DPRD. Kami sering turun ke lapangan, komisi-komisi kami terjun langsung, sehingga bisa memberikan masukan yang relevan,” ujar Hasanuddin.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan, rakor ini bukan hanya ajang koordinasi. Rakor ini adalah forum perjuangan bersama untuk keadilan fiskal.
“Ini bukan soal bagi-bagi kue, tapi soal keadilan fiskal. Banyak daerah penghasil tidak mendapat sepeser pun dari aktivitas yang terjadi di wilayahnya,” tegas Rudy.
Ia menyoroti dominasi pusat dalam pengelolaan DBH. Rudy menyebut, Kaltim menyumbang lebih dari 50 persen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) nasional dari sektor tambang. Namun, tidak menerima alokasi DBH yang proporsional.
Rakor ini diharapkan menjadi momentum untuk memperjuangkan regulasi baru yang lebih berpihak kepada daerah penghasil, serta memperkuat kemandirian fiskal. (Ftr/Adv/DPRD Kaltim)
