TANJUNG REDEB – Kepala Kampung Talisayan, Ali Wardana, meminta para politisi untuk tidak menjadikan wacana pemekaran Berau Pesisir Selatan (BPS) sebagai bahan isu politik untuk kepentingan tertentu.
Pernyataan ini disampaikan pada Kamis, 31 Oktober 2024, menyusul ketidakpastian terkait proses pemekaran yang masih terhambat oleh moratorium dari pemerintah pusat.
“Setahu saya, moratorium itu belum dicabut. Meskipun saya menginginkan pemekaran BPS ini dapat segera terwujud,” ungkap Ali.
Ali menambahkan, progres dari usulan pemekaran BPS sangat dinantikan oleh masyarakat pesisir, termasuk warga Talisayan.
Ia mencatat bahwa setiap kali memasuki tahun politik, isu pemekaran BPS selalu muncul dan menjadi bahan pembicaraan, tetapi sering kali menghilang setelah pemilihan umum selesai.
Untuk diketahui, pemekaran BPS direncanakan mencakup lima kecamatan, yaitu Kecamatan Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih, dan Bidukbiduk.
“Jangan dijadikan isu politik saja. Ketika tahun politik, usulan pemekaran BPS ini muncul, tapi hilang lagi setelah tahun politik berakhir,” tegasnya.
Ali juga mengimbau pemerintah Kabupaten Berau dan Pemprov Kaltim untuk menjalin sinergi yang serius dengan pemerintah pusat guna mendukung realisasi pembentukan pusat pemerintahan di daerah pesisir.
“Saya sangat mendukung pemekaran Berau Pesisir. Kita sebagai masyarakat pesisir berharap momen ini tidak hanya muncul saat suasana politik,” pungkasnya.(*)
