BERAU TERKINI – Pemerintah Kampung di Berau mengeluhkan pemangkasan Dana Desa dan ADK yang berdampak pada keuangan di kampung.
Kabar pemangkasan dana desa beberapa waktu lalu membuat beberapa kepala kampung khawatir akan ke depannya, termasuk Kepala Kampung Sambakungan, Gunung Tabur, Alimuddin.
Alimuddin mengatakan dengan dipangkasnya dana kampung berpengaruh pada pembangunan infrastruktur, yang awalnya bisa membangun dan memperbaiki kampung, maka dengan adanya pemangkasan otomatis hal itu tidak bisa dilaksanakan.
Salah satu rencana yang akan dilakukan pihak kampung adalah memperbaiki jalanan bagi para petani. Namun, dengan adanya pemangkasan dana, dia berharap ke pemerintah daerah untuk membenahi jalan untuk para petani.
“Yang pastinya kalau kemarin banyak yang kita bisa berbuat karena adanya anggaran, yang adanya pemangkasan ini ya kita artinya sudah tidak bisa berbuat seperti yang lalu,” ungkapnya kepada Berauterkini.co.id, Kamis (8/1/2026).
Alimuddin mengatakan, dengan adanya pemangkasan ini, pihak Pemerintah Kampung seakan tidak bisa berbuat apa-apa saat tidak ada anggaran.
“Iya pastinya begitu, saya rasa semua kampung begitu dan kita bisa berbuat apa di saat tidak ada anggaran,” ujarnya.
Menurut Alimuddin, Pemerintah Kampung Sambakungan tetap bisa melaksanakan pembangunan atau perbaikan tapi dengan anggaran yang sangat minim ini atau bersumber dari Penghasilan Tetap atau Siltap.
Dengan adanya pemangkasan anggaran seperti ini, pihaknya mesti berpikir lebih kreatif agar kampung tetap menghasilkan pendapatan
Salah satunya dengan memaksimalkan Badan Usaha Milik Kampung atau BUMK atau Kopdes Merah Putih.
Namun Kopdes Merah Putih belum berjalan dan membutuhkan anggaran untuk itu.
“Ya kita harus maksimalkan BUMK dengan Koperasi Merah Putih harus maksimalkan itu. Cuma, karena ini baru dimulai otomatis kita butuh anggaran yang adanya ini belum berjalan Koperasi Merah Putihnya, BUMK-nya juga belum maksimal,” jelasnya.
