BERAU TERKINIPresiden Prabowo melantik Mochamad Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak jadi Menteri dan Wamen Haji dan Umrah.

Diketahui, Badan Penyelenggara Haji atau BP Haji telah bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

Mochamad Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak dipilih Presiden Prabowo menjadi menteri dan wamen pertama kementerian itu.

Pelantikan itu dilakukan di Istana Negara pada Senin (8/9/2025), selain melantik Mochamad Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak, Presiden Prabowo juga melantik menteri Kabinet Merah Putih lainnya.

Untuk diketahui sebelumnya Mochamad Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak menjabat sebagai Kepala BP Haji dan Wakil BP Haji.

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dilakukan setelah disahkannya RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjadi Undang-undang. Sebelum ada BP Haji, urusan haji dan umrah sebelumnya dikelola oleh Kemenag.

Logo BP Haji
Logo BP Haji (haji.go.id)

Sebelumnya diberitakan, DPR RI resmi mengesahkan revisi UU Haji, dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Dengan peresmian ini maka Badan Penyelenggara Haji atau BP Haji resmi bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Nantinya urusan penyelenggara haji akan dipimpin oleh seorang menteri.

Diketahui sebelum ada BP Haji, urusan penyelenggaraan haji dan umrah berada di bawah naungan Kemenag. Namun semenjak 2024, penyelenggaraan haji menjadi kewenangan BP Haji.

Kini dengan adanya revisi UU Haji maka penyelenggaraan haji menjadi kewenangan Kementerian Haji dan Umrah.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan, perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan haji dan umrah, sekaligus memperkuat regulasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan jemaah.

“Pembahasan revisi UU Haji sudah rampung dan seluruh fraksi menyetujui. Perubahan ini untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah,” ujar Marwan Dasopang dikutip dari Beritasatu.