BERAU TERKINI – Kursi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Berau yang sempat kosong selama lebih dari setahun, kini telah terisi.
Pejabat yang dipercaya menduduki jabatan strategis tersebut adalah Abdul Majid, seorang birokrat yang memiliki rekam jejak panjang di bidang perikanan dan kelautan.
Kekosongan kursi Kepala Diskan Berau terjadi sejak pejabat sebelumnya, Dahniar, pensiun pada 1 April 2024.
Meskipun proses seleksi jabatan telah rampung sejak Agustus 2024, proses pelantikan harus tertunda karena bertepatan dengan agenda politik nasional.
Abdul Majid resmi dilantik oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih, menjadi Kepala Diskan Berau pada Selasa (2/12/2025), bersama enam pejabat pratama lainnya.
Pengalaman Majid yang malang-melintang di pemerintahan daerah, khususnya sektor perikanan dan ekonomi, menjadi alasan kuat penunjukan dirinya.
Jejak Karir dan Pendidikan
Majid memulai karirnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pemerintahan Kabupaten Berau pada awal 1999.
Meskipun diterima dengan ijazah SMA, ia secara aktif mengembangkan diri melalui pendidikan dan jabatan.
Pada 2002, saat menjabat sebagai Penata Muda Golongan III A, Majid mulai menempati posisi teknis di Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai Pelaksana Harian (Plh), kemudian Penanggung Jawab (Pj) Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
Keahliannya di bidang ini selaras dengan pendidikan Strata I (S1) di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Mulawarman, Jurusan Perikanan, yang berhasil diselesaikannya pada 2003.
Karirnya terus meningkat di Dinas Perikanan dan Kelautan, di mana ia diangkat menjadi Kasi Rencana dan Program pada 2007, lalu menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Perikanan Tangkap pada 2009.
Pada 2013, karirnya bergeser ke bidang ekonomi daerah. Ia dimutasi ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai Kabid Ekonomi.
Perpindahan ini mendorongnya menuntaskan pendidikan Strata II (S2) Ilmu Ekonomi di Universitas Mulawarman pada 2017.
Setelah itu, Majid kemudian menjabat sebagai Kabid Koperasi dan UKM di Diskoperindag (2016), Kabid Bina Usaha Jasa, Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Disbudpar (2017), hingga menduduki level tertinggi sebelum pejabat pratama, yakni sebagai Sekretaris Disbudpar Berau dari 2018-2025.
Misi Tingkatkan Produksi Perikanan
Dalam sesi wawancara, Majid, yang lahir di Samarinda, 7 Juli 1971, mengungkapkan pesan dan tantangan yang diberikan oleh Bupati Sri Juniarsih.
“Bupati berpesan agar saya dapat meningkatkan ekonomi daerah di sektor perikanan. Saat ini, produksi perikanan masih membutuhkan sentuhan tangan kreatif dan inovatif agar dapat menopang perekonomian daerah,” jelas Majid.
Ia menegaskan, peningkatan produksi perikanan di Bumi Batiwakkal adalah target utama yang sejalan dengan visi pemerintah.
Majid yakin, pengalaman selama 14 tahun di bidang perikanan dan hampir 7 tahun di bidang pariwisata menjadi bekal yang memadai.
Menurutnya, kedua sektor ini dapat dikolaborasikan untuk mendorong peningkatan ekonomi daerah.
“Pengalaman selama ini, ditambah dukungan dari seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) di dinas, saya yakini akan mampu mengatasi tantangan ini. Targetnya jelas, peningkatan produksi,” ucapnya optimis.
Adaptasi dan Koordinasi
Majid juga menyinggung proses adaptasi di “rumah lama”-nya. Ia meyakini sistem merit yang telah berjalan akan memperlancar peningkatan kinerja internal.
“Saya akan bertemu dengan teman-teman yang sudah berpengalaman. Secara teknis, kami akan duduk setara, menggali inovasi yang progresif di internal,” tuturnya.
Untuk memperkuat program dan mengatasi keterbatasan anggaran, Majid menyatakan akan membangun jalur koordinasi intens ke pemerintah level provinsi hingga pusat.
Hal ini penting mengingat pengelolaan hasil perikanan di Berau harus menyesuaikan aturan tangkap dan kewenangan di setiap level pemerintahan.
“Koordinasi ini pasti akan dibangun, jejaring yang ada saat ini akan dimanfaatkan untuk membuka jalur tersebut,” katanya.
Koordinasi berjenjang ini diharapkan dapat melancarkan program prioritas, mulai dari memastikan keamanan dan keselamatan nelayan, hingga penyediaan alat tangkap yang menunjang produksi.
“Meskipun tahun depan anggaran terbatas, kami yakin hal itu dapat teratasi dengan komunikasi yang dibangun secara berjenjang. Sebab, setiap level pemerintahan memiliki program yang mensejahterakan para nelayan,” pungkas Majid. (*/Adv)
