BERAU TERKINI – Dinas Kesehatan Kabupaten Berau tengah berpacu dengan waktu untuk memenuhi target operasional rumah sakit baru pada Mei 2026.
Di tengah proses pemenuhan infrastruktur yang digarap oleh Dinas PUPR, sisi operasional dan pengisian fasilitas kesehatan kini menjadi tanggung jawab penuh Dinas Kesehatan untuk memastikan layanan kesehatan publik tersebut siap tepat waktu.
Kepala Dinas Kesehatan Berau, Lamlay Sarie, menegaskan, pihaknya saat ini berada dalam fase krusial pelengkapan sarana dan prasarana, termasuk pengadaan alat kesehatan.
Secara umum, Lamlay memperkirakan kesiapan operasional rumah sakit tersebut telah menyentuh angka sekitar 60 persen.
Meskipun angka tersebut merupakan estimasi umum, ia meyakinkan seluruh dokumen dan proses lelang sedang berjalan secara paralel dengan melibatkan berbagai OPD terkait.
Menurut Lamlay, pengadaan alkes merupakan tantangan tersendiri karena jumlah item yang sangat banyak dan memerlukan ketelitian dalam proses lelang.
“Secara progres sampai saat ini, apakah sudah lelang atau belum pengadaannya? Sudah, on-process. Karena itemnya sangat banyak. Kami berupaya sesuai dengan arahan Ibu Bupati bulan Mei,” jelasnya saat memberikan keterangan, Senin (30/3/2026).
Ia menambahkan, koordinasi lintas sektor, mulai dari bagian pengadaan barang dan jasa hingga rumah sakit terkait, terus diperkuat untuk menyiapkan minimal 25 dokumen persyaratan utama.
Selain persoalan fisik dan alat kesehatan, pemenuhan tenaga kesehatan (nakes) menjadi sorotan utama dalam persiapan RSUD baru ini.
Lamlay mengungkapkan, meskipun daerah memiliki ketersediaan anggaran untuk rekrutmen, kebijakan tersebut tetap harus mendapatkan restu dan izin dari Kementerian Kesehatan serta lembaga terkait di tingkat pusat.
Berdasarkan hasil koordinasi sementara, ia melihat adanya peluang besar bagi Berau untuk mendapatkan persetujuan rekrutmen tersebut.
Dinas Kesehatan Berau telah melakukan komunikasi intensif dengan kementerian guna memastikan seluruh regulasi terpenuhi.
Lamlay menekankan, pemenuhan persyaratan dokumen adalah harga mati agar peluang rekrutmen ini bisa segera terealisasi.
“Kalau dari sisi regulasi sih, kami sudah sama pihak Kementerian Kesehatan. Peluangnya besar. Cuma pada saat kita bicara peluang, persyaratan itu harus dilengkapi,” tuturnya.
Proses pembangunan dan pengoperasian rumah sakit ini diakui Lamlay bukan sekadar pekerjaan satu dinas, melainkan kerja kolaboratif berskala luas.
Dukungan tidak hanya datang dari level kabupaten, tetapi juga melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui dukungan gubernur, hingga ke level pusat melalui Kementerian Kesehatan.
Sinergi ini diperlukan untuk memastikan fungsi operasional rumah sakit tidak mengalami kendala teknis maupun administratif di kemudian hari.
Lamlay meminta semua pihak, termasuk media, untuk melihat progres ini secara utuh dan tidak terjebak dalam persepsi yang keliru.
Ia menjanjikan akan memberikan pemaparan data yang lebih mendetail dalam sesi rilis resmi pada awal April mendatang.
Sehingga, masyarakat mendapatkan gambaran yang jernih mengenai kesiapan fasilitas kesehatan kebanggaan warga Berau ini.
“Fungsi kami sebagai leading untuk operasional rumah sakit, itu berusaha mengawal semua persyaratan dipenuhi sampai kita juga berkoordinasi dengan semua instansi OPD terkait,” pungkasnya. (*)
