BERAU TERKINI – Pembangunan yang adil dan merata belum sepenuhnya terwujud di Benua Etam. Data terbaru menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup mencolok antara peran laki laki dan perempuan dalam berbagai sektor kehidupan.
Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kaltim Fahmi Rozano mengungkapkan fakta tersebut. Ia menyoroti posisi Kalimantan Timur yang masih tertinggal dalam indeks pembangunan gender secara nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik posisi Kaltim masih berada di papan bawah yakni peringkat 35 dari 38 provinsi. Peringkat ini menempatkan Kaltim sejajar dengan provinsi provinsi di wilayah Papua dalam hal kesetaraan gender.
Fahmi menyampaikan keprihatinannya dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Inspektorat Kaltim pada Rabu (3/12/2025).
Kesenjangan Masih Lebar
Data demografi semester pertama tahun 2025 sebenarnya mencatat komposisi penduduk yang cukup berimbang antara laki laki dan perempuan. Namun realitas di lapangan menunjukkan akses terhadap pembangunan belum setara.
Indeks ketimpangan gender Kaltim tercatat berada di peringkat 17 nasional. Posisi ini masih berada di atas rata rata nasional yang menandakan ketimpangan masih cukup tinggi dan perlu kerja keras untuk menurunkannya.
Sektor pendidikan hingga ekonomi dan kesehatan menjadi area yang harus dibenahi serius. Padahal di lingkup birokrasi keterwakilan perempuan di jabatan struktural justru sangat dominan mencapai angka 63 persen.
Perencanaan Tepat Sasaran
Kunci untuk mengatasi masalah ini terletak pada perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Efektivitas pembangunan sangat bergantung pada kemampuan perangkat daerah dalam memetakan isu gender sejak tahap awal.
Penerapan konsep ini bukan berarti menambah program baru yang membebani anggaran. Tujuannya adalah memperbaiki cara merencanakan pembangunan agar manfaatnya dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Fahmi mengingatkan para aparatur pemerintah untuk lebih peka dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik warga dalam dokumen anggaran.
“Bapak dan Ibu adalah aktor utama. Setiap perangkat daerah harus mampu mengidentifikasi isu gender, memasukkan kebutuhan laki-laki dan perempuan ke dalam dokumen perencanaan, mengalokasikan anggaran secara adil, hingga memastikan manfaat pembangunan dirasakan merata,” ujar Fahmi. (Ftr/Adv/Diskominfo Kaltim)
