BERAU TERKINI – Gelombang rencana aksi protes atas kinerja Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan wakilnya Seno Aji pada 21 April 2026 kian menguat.
Setidaknya 4.075 warga mendaftarkan diri untuk terlibat dalam aksi akbar di kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada dan kantor DPRD di Karang Paci, Samarinda.
Dalam aksi itu, massa akan membawa isu strategis seperti perlawanan atas praktik nepotisme di tubuh pemerintahan hingga pencopotan jabatan gubernur Kaltim.
Aksi ini tak main-main. Sebab, dilakukan secara terkoordinir melalui dua posko yang didirikan di Samarinda.
Dalam laporan Bontang Post, Koordinator Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah, menyebut saat ini rencana aksi tersebut masih dalam proses pematangan hingga sepekan ke depan.
“Sampai saat ini yang masuk data ada 4.075 orang (yang akan ikut aksi),” ucap Erly Sopiansyah.
Kata dia, data tersebut bahkan dimungkinkan masih bertambah, sebab aksi demonstrasi baru akan digelar satu minggu ke depan.
Dengan konsolidasi yang terus berlangsung, dan jumlah massa yang berpotensi bertambah, aksi 21 April mendatang diprediksi menjadi aksi demonstrasi terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
“Itu sampai saat ini ya. Kita nggak tau nanti sampai tanggal 20 yang masuk data itu. Tapi sebelum tanggal 20 kita beritahukan ke pihak berwajib,” ujarnya.
Menurut Erly, aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan publik.
Ia menilai sejumlah keputusan justru memicu polemik di tengah masyarakat.
Isu utama yang diangkat dalam demonstrasi ini adalah dugaan praktik nepotisme dan dinasti kekuasaan.
Aliansi menilai kondisi tersebut berpotensi merusak tata kelola pemerintahan serta membuka ruang penyalahgunaan wewenang.
“Yang kami suarakan adalah penghentian nepotisme. Karena itu akar dari berbagai persoalan, termasuk potensi korupsi,” tegasnya.
Berdasarkan data sementara panitia, sedikitnya 4.075 orang telah terdaftar sebagai peserta aksi.
Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, buruh, organisasi masyarakat, hingga komunitas pengemudi ojek online (ojol).
Keterlibatan pengemudi ojol menjadi salah satu perhatian dalam rencana aksi ini.
Aliansi Mitra Kaltim Bersatu yang mewadahi para pengemudi menilai kondisi ekonomi saat ini turut berdampak pada sektor informal, termasuk penurunan pendapatan akibat melemahnya daya beli masyarakat.
Koordinator Aliansi Mitra Kaltim Bersatu, Lukman, menyebut kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak semakin memperburuk kondisi di lapangan.
Ia juga menyoroti dugaan nepotisme sebagai persoalan mendasar.
“Kami merasakan langsung dampaknya. Ketika kebijakan tidak berpihak dan ada praktik nepotisme, itu akan merugikan masyarakat luas, termasuk kami di lapangan,” ujarnya.
Seiring rencana mobilisasi besar tersebut, potensi terganggunya layanan transportasi daring juga mencuat.
Hal ini menyusul adanya ajakan kepada para pengemudi untuk ikut serta dalam aksi, meski keputusan akhir tetap diserahkan kepada masing-masing individu.
Selain melalui aksi jalanan, aliansi juga menempuh jalur formal dengan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia.
Mereka meminta pemerintah pusat dan aparat penegak hukum turun tangan menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang disampaikan.
Aliansi menegaskan bahwa gerakan ini tidak terkait dengan kontestasi politik sebelumnya.
Mereka memastikan tidak ada kepentingan kelompok atau kubu tertentu di balik aksi tersebut.
“Ini bukan soal Pilkada. Itu sudah selesai. Ini murni gerakan masyarakat yang merasa kecewa dengan kebijakan pemerintah,” kata Erly.
Dengan jumlah massa yang terus bertambah dan dukungan dari puluhan organisasi, aksi pada 21 April diperkirakan menjadi salah satu demonstrasi terbesar di Kaltim dalam beberapa waktu terakhir.
Aliansi berharap DPRD Kaltim dan pemerintah daerah dapat merespons tuntutan yang disampaikan.
Mereka menegaskan aksi ini merupakan bentuk tekanan publik agar terjadi perubahan dalam tata kelola pemerintahan.
“Kalau tidak ada respons, kami akan terus bergerak. Ini suara masyarakat yang ingin perubahan nyata,” jelasnya.
