BERAU TERKINI — Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, memberikan catatan penting bagi para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru saja bergeser posisi dalam mutasi besar-besaran Pemerintah Kabupaten Berau.
Ia mengingatkan para pejabat JPT Pratama tersebut untuk segera bekerja maksimal dalam mengawal program-program prioritas pemerintah daerah.
Langkah ini menyusul kebijakan Bupati Berau, Sri Juniarsih, yang baru saja melantik sejumlah kepala dinas dan staf ahli pada Selasa (7/4/2026).
Elita menegaskan, momentum penyegaran birokrasi ini harus dibarengi dengan akselerasi kinerja di lapangan.
Menurutnya, pejabat selevel kepala dinas seharusnya tidak lagi membutuhkan waktu panjang untuk beradaptasi di tempat tugas yang baru.
Dengan rekam jejak dan pengalaman memimpin yang telah dimiliki, para kadis dituntut untuk langsung bergerak cepat melakukan konsolidasi internal.
“Tidak ada waktu untuk beradaptasi terlalu lama. Pengalaman memimpin sudah cukup, jadi harus langsung fokus pada pencapaian program prioritas,” jelas Elita, Selasa (7/4/2026).
Elita menyebut, mutasi merupakan hal lumrah dalam birokrasi demi penyegaran organisasi.
Namun, ia menekankan, pergantian nakhoda di sebuah instansi harus menjadi titik balik untuk meningkatkan performa.
Terutama dalam merealisasikan program-program yang sebelumnya belum berjalan optimal atau masih menggantung.
Ia berharap para kepala dinas yang baru dilantik mampu membuktikan kapasitasnya dengan memastikan seluruh program berjalan sesuai visi dan misi pemerintah daerah.
Kontribusi nyata dalam mengeksekusi kebijakan kepala daerah menjadi indikator utama keberhasilan mereka di posisi baru.
“Saya rasa, harapan Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati itu sama dengan kita. Mereka yang ditunjuk ini bisa memberikan kontribusi terhadap eksekusi program kepala daerah yang telah diberikan,” paparnya.
Selain menuntut kinerja pejabat baru, Elita juga memberikan sorotan tajam terhadap sejumlah posisi kepala OPD yang masih dibiarkan kosong pasca-pelantikan tersebut.
Ia mendesak agar kursi-kursi strategis itu segera diisi oleh pejabat definitif agar pelayanan publik tidak tersendat.
Kekosongan pimpinan di instansi teknis dinilai dapat mengganggu roda pemerintahan jika dibiarkan terlalu lama.
Oleh karena itu, pengisian jabatan harus menjadi agenda prioritas berikutnya bagi tim baperjakat dan kepala daerah.
“Jabatan yang kosong harus segera diisi agar roda pemerintahan berjalan maksimal dan pelayanan publik tidak terganggu,” tegasnya.
Elita juga mengingatkan kembali jati diri setiap pejabat sebagai abdi negara yang harus siap ditempatkan di mana saja.
Komitmen dalam menjalankan tugas serta pencapaian target kinerja menjadi harga mati dalam mendukung jalannya pemerintahan yang baik di Bumi Batiwakkal.
“Dimanapun ditempatkan, harus siap dan bekerja dengan sebaik-baiknya demi pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (*/Adv)
