BERAU TERKINI – Layanan jemput bola dilakukan Disdukcapil Berau untuk mempercepat aktivasi IKD bagi penerima Bansos.

Disdukcapil Berau tengah menyiapkan langkah khusus untuk mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat penerima bantuan sosial atau bansos.

Kepala Disdukcapil Berau, David Pamuji, mengatakan koordinasi teknis antarinstansi sudah dilakukan, terutama dalam hal pelayanan administrasi kependudukan dan pemutakhiran data penerima bansos.

Namun, untuk koordinasi khusus bersama Dinas Sosial akan dilakukan setelah terbitnya petunjuk teknis dari Ditjen Dukcapil.

“Setelah juknis dari pusat keluar, kami akan langsung rapatkan secara khusus dengan Dinas Sosial agar aktivasi IKD bagi penerima bansos bisa berjalan serentak dan terarah,” jelas David, Selasa (14/10/2025).

Ia menuturkan, percepatan aktivasi IKD bagi penerima bansos dilakukan melalui layanan jemput bola, baik ke kampung, kecamatan, maupun instansi pemerintah.

Kepala Disdukcapil Berau, David Pamuji. (BPK Kaltim)
Kepala Disdukcapil Berau, David Pamuji. (BPK Kaltim)

Selain itu, program Proaktif IKD juga diterapkan untuk memudahkan warga melakukan aktivasi di kantor kampung tanpa harus ke kantor Disdukcapil.

“Kami bahkan menyiapkan program IKD RT, yaitu layanan langsung ke tingkat rukun tetangga di 10 kelurahan, serta kerja sama dengan perusahaan perkebunan untuk aktivasi IKD di lokasi perkebunan tempat warga bekerja,” ujarnya.

“Hingga saat ini, progres aktivasi IKD di Kabupaten Berau telah mencapai 9 ribu penduduk atau sekitar 4,5 persen dari total 200 ribu warga yang wajib memiliki IKD,” lanjutnya

David menambahkan, data kependudukan di Berau sudah terintegrasi dengan data pusat, termasuk dengan basis data penerima bansos. Hal ini akan mendukung penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran.

“Kami menargetkan pada tahun 2027 seluruh warga pemilik KTP-el, termasuk penerima bansos, sudah memiliki IKD aktif,” tegasnya.

Meski demikian, ia mengakui masih ada kendala di lapangan, terutama keterbatasan jaringan internet dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan aktivasi.

“Ini yang terus kami sosialisasikan agar masyarakat memahami pentingnya IKD, termasuk untuk mempercepat akses terhadap layanan sosial,” pungkasnya.(*)