Sangatta – Masalah sampah di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tetap menjadi isu penting yang membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutim, volume sampah pada tahun 2023 mencapai 120 juta ton.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Jimmi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap lambatnya realisasi rencana DLH untuk mengubah sampah menjadi Energi Baru Terbarukan (EBT). Selain itu, rencana merelokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ke lokasi yang lebih representatif serta pembangunan TPA baru dengan sistem sanitary landfill juga belum terealisasi. Jimmi menekankan perlunya kajian yang matang untuk rencana-rencana tersebut.
“Namun, sampai saat ini masih belum terealisasi. Rencana tersebut harus memiliki kajian yang matang,” kata Jimmi kepada awak media beberapa waktu lalu.
Jimmi menilai program EBT belum dapat berjalan dengan maksimal karena perawatannya tidak dilakukan dengan benar. Ia menjelaskan bahwa salah satu kendala utama adalah tingginya biaya pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk program tersebut, serta ketidakmampuan DLH Kutim dalam mempresentasikan program dengan baik.
“Diperkirakan biayanya besar karena infrastrukturnya harus dibangun dari dasar, dan kami juga belum melihat DLH bisa mempresentasikannya,” ujar Jimmi.
Anggota Komisi C DPRD Kutim tersebut juga menyoroti bahwa anggaran yang tersedia saat ini belum memadai untuk memenuhi kebutuhan program ini. Ia membandingkan dengan TPA di Balikpapan, yang memiliki luas 9 hektare, sementara TPA di Kutim memerlukan biaya lebih besar karena luasnya yang mencapai lebih dari 5 hektare.
“Jika dibandingkan dengan TPA yang ada di Balikpapan, kawasan TPA Kutim memiliki 5 hektare lebih luas daripada Balikpapan yang hanya memiliki luas kawasan 9 hektare. Tentu Kutim membutuhkan biaya yang lebih besar,” ungkapnya.
Jimmi juga mencatat kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan sampah sebagai tantangan utama. Ia menyarankan perlunya kolaborasi antara DPRD dan DLH untuk menemukan solusi efektif dalam mengatasi masalah ini.
“Kita masih kekurangan orang untuk mengelola itu. Jadi, yang kita perlukan adalah siapa yang mau bergerak di ruang itu,” terangnya.
Sebagai penutup, Jimmi menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan DLH dalam mencari solusi pengolahan sampah agar dapat bermanfaat bagi masyarakat Kutai Timur. “Kita bersama DLH akan berupaya mencari orang-orang yang mampu mengelola dan merencanakan pembangunan ini dengan baik,” pungkasnya. (ADv)
