TANJUNG REDEB – Menjelang cuti sebagai kepala daerah pada Juli 2024 ini, Bupati Kabupaten Berau, Sri Juniarsih, menekankan program prioritas harus tetap berjalan.
Pesannya kepada seluruh ‘anak buahnya’, yakni organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bekerja serius dalam mengejar penuntasan 18 program prioritas pemerintah.
Ditemui disela kesibukannya, Umi Sri mengatakan, sejauh ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau telah menuntaskan sekitar 90-an persen program prioritas selama 3,5 tahun menjabat.
Sekaran tersisa hanya program yang memakan waktu yang panjang untuk dituntaskan, seperti pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Redeb dan beberapa lainnya yang dikerjakan pada tahun jamak alias multiyears.
“Yang jelas, program sudah tuntas, ya. Kecuali yang pembangunan fisik saja,” katanya.
Kendati demikian, Umi menegaskan, bahwa tidak ada waktu untuk berleha-leha dengan capaian kinerja saat ini.
Menurutnya, program yang telah mencapai target dapat diperluas kembali jangkauannya, seperti penambahan jumlah penerima bantuan sosial kepada masyarakat yang sesuai dengan kriteria tidak mampu.
Lalu, program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) gratis bagi para marbot masjid, hingga penaikan gaji para pekerja di bidang kesehatan hingga pendidikan.
“Ini yang kuotanya juga mesti ditambah, karena banyak yang membutuhkan itu,” ujarnya.
Rencananya, dalam waktu dekat ini Pemkab Berau berencana untuk menyamakan jumlah honor para kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang besarannya Rp1,4 juta, baik yang berada di kampung maupun di pusat kota.
“Karena memang kerjanya berat, ya,” ucapnya.
Sehingga saat Umi cuti, untuk mencalonkan kembali sebagai bupati Berau. Tidak ada program yang berjalan di tempat hingga masa cutinya berakhir pada Desember 2024 mendatang.
“Nanti dikomando sama penanggungjawab sementara (Pjs). Program prioritas harus tetap berjalan,” pesannya.
Umi pun berkomitmen, saat cuti nanti tidak akan cawe-cawe dengan program yang dijalankan Pemkab Berau.
Harapannya, program kesejahteraan tetap berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh masing-masing OPD.
“Itu saja pesan saya. Jangan sampai warga kami tidak mendapatkan hak-haknya,” harapnya. (*)
