TANJUNG REDEB, –Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Berau tercatat berada dalam kategori pembangunan manusia tertinggi di Kalimantan Timur. Predikat inipun telah diraih Berau tiga tahun terakhir mulai 2021 hingga 2024.
IPM merupakan indikator penting untuk menilai kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Berau, pada tahun 2021 angka IPM Berau tercatat sebesar 75,69 persen. Angka ini terus meningkat pada tahun berikutnya, yaitu menjadi 76,24 persen pada 2022, 76,71 persen pada 2023, dan 77,17 persen pada 2024.
Peningkatan ini juga tercermin pada komponen Usia Harapan Hidup (UHH), yang pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,62 persen, mencapai 76,71 persen. Pada 2024, UHH kembali meningkat sebesar 0,60 persen menjadi 77,17 persen.
Dalam perhitungan IPM, digunakan indeks komposit yang terdiri dari empat komponen utama: UHH, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan pengeluaran per kapita.
“Jika dibandingkan dengan angka IPM di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, IPM Kabupaten Berau masih berada di bawahnya, yakni lebih rendah 1,49 persen pada 2023 dan 1,62 persen pada 2024,” ujar Kepala BPS Berau, Supriyanto.
Peningkatan angka IPM di Kabupaten Berau didorong oleh perbaikan pada keempat komponen indeks komposit tersebut. Di bidang kesehatan, indikator UHH pada tahun 2023 meningkat sebesar 0,10 tahun dibandingkan tahun 2022. Sementara itu, HLS dan RLS juga mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,01 tahun dan 0,02 tahun.
Sebagai langkah untuk lebih meningkatkan IPM, Pemerintah Daerah Berau terus mengupayakan berbagai program dan kebijakan. Upaya tersebut meliputi peningkatan kualitas hidup melalui sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
Dalam bidang kesehatan, misalnya, Pemerintah Daerah fokus pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk program vaksinasi, pelayanan kesehatan masyarakat, serta program kesehatan lainnya.
Di sektor pendidikan, Pemerintah Daerah juga berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan infrastruktur sekolah, pelatihan bagi para guru, serta penyediaan sumber belajar yang berkualitas.
Peningkatan HLS dan RLS juga didorong dengan pemenuhan pendidikan yang inklusif, terutama di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar.(*)