BERAU TERKINI – Mobil dinas mewah Land Rover Defender yang disewa senilai Rp160 Juta per bulan, bermula dari keinginan belanja modal senilai Rp4 miliar.

Saat ini, mobil dinas mewah itu mendapatkan sorotan publik.

Bila sebelumnya publik Kaltim menyorot mobil mewah Gubernur Rudy Mas’ud, kini giliran Walikota Samarinda Andi Harun.

Seperti dilaporkan Selasar, rencana belanja mobil dinas Rp4 miliar harus dibatalkan karena dealer resmi tak dapat mengeluarkan kendaraan plat merah.

Rencana itu telah dimasukkan dalam belanja pemerintah dan terdata di Inaproc.

“Jadi skema berubah, dari beli mobil baru jadi sewa,” kata Kepala Bagian Umum Sekretariat Kota Samarinda, Dilan Wewengkang.

Lebih detil, disebutkan data dengan kode RUP 40859112, terdapat paket belanja modal kendaraan bermotor penumpang untuk kendaraan dinas dengan pagu anggaran senilai Rp4 miliar.

Rencana tersebut direncanakan berjalan pada Maret 2023 lalu.

Namun, rencana pembelian tersebut tidak terealisasi.

Pemerintah Kota Samarinda kemudian mengalihkan kebutuhan kendaraan operasional kepala daerah ke skema penyewaan kendaraan dengan biaya sekitar Rp160 juta per bulan.

“Jadi semulanya kami memang mau belanja mobil baru, sewa ini alternatif,” beber dia.

Mobil dinas Land Rover Defender berplat KT 1 B yang digunakan Walikota Samarinda Andi Harun. (instagram/@samarindaberadab)
Mobil dinas Land Rover Defender berplat KT 1 B yang digunakan Walikota Samarinda Andi Harun. (instagram/@samarindaberadab)

Sebelumnya, Walikota Samarinda Andi Harun bersikap ‘tangan terbuka’ dalam merespons sorotan publik atas penggunaan mobil dinas Land Rover Defender di lingkungan Pemkot Samarinda.

Sebagai pejabat dirinya khawatir dengan kritikan atas biaya sewa Rp160 juta per bulan untuk mobil mewah tersebut.

Ia hanya menerangkan, bila dirinya akan terbuka dengan proses pembuktian sewa tersebut bukan mobil dinas pribadinya.

Pihaknya menggandeng Inspektorat Daerah Kota Samarinda untuk memeriksa kejelasan status mobil yang dia sebut sebagai pengantarjemput tamu kehormatan.

“Kami minta inspektorat untuk review ini biar objektif,” kata Andi Harun.