BERAU TERKINI – Pelibatan perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, hingga politik menjadi agenda wajib pemerintah untuk memastikan ruang tersebut tercipta tanpa sekat.
Kepastian itu akan dikawal melalui program advokasi dan pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang digagas oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kalimantan Timur dan dilaksanakan oleh Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Berau.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan, keberpihakan pemerintah daerah dalam mendorong peran perempuan untuk diberdayakan secara setara di daerah.
Perempuan tak lagi sebagai pekerja domestik, namun didorong untuk berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan daerah hingga pusat.
“Pengarusutamaan gender ini agenda penting yang harus dikawal serius,” kata Gamalis, Rabu (13/7/2025).
Menurutnya, di Berau, komitmen tersebut bukan isapan jempol belaka. Pemimpin daerah selama dua periode, Sri Juniarsih, menjadi bukti perempuan dapat mengawal keberhasilan pembangunan di Bumi Batiwakkal.
“Itu bukti bila perempuan saat ini memiliki tempat setara dari segi apapun di Berau,” tuturnya.
Gamalis tak ingin peran perempuan dipandang sebelah mata. Dianggap tak konkret dalam mengambil keputusan strategis.
Sebab, dalam kerja tim, pelibatan semua ide tak menekankan pada unsur gender, sehingga semua pihak memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan gagasan.
“Ini momentum penting, perempuan harus berpartisipasi aktif untuk meningkatkan indeks gender di Berau,” tegasnya.
Dia membeberkan, saat ini program pemerintah banyak yang diberikan untuk peningkatan kapasitas dan kemampuan perempuan di ruang publik.
Mulai pelatihan dan pengembangan di sektor UMKM, seminar, penguatan pengetahuan di sektor ekonomi, politik, hukum, kesehatan, dan sosial yang menjadikan perempuan sebagai pioner utama.
“Perempuan harus lebih kuat dari lembaga yang saat ini telah didirikan oleh pemerintah daerah,” pesannya.
Dia berharap, ke depan perempuan dapat lebih terlibat aktif dalam pembangunan daerah. Peran itu sangat vital, sebab pembangunan saat ini mesti berbasis gender dan wajib untuk lebih inklusif.
“Semoga semangat ini tak pernah pudar,” tuturnya.
Kepala DP3A Kaltim, Noryani Sorayalita, mengatakan, pemerintah saat ini harus memastikan partisipasi perempuan di dalam ruang publik.
Saat ini Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Berau berada pada angka 60,9 persen. Menempatkan Berau di peringkat ketiga di bawah Samarinda dan Balikpapan.
Angka ini yang diharapkan dapat terus meningkat karena menjadi ukuran peran perempuan di daerah dengan dasar penilaian di sektor kesehatan, pendidikan dan standar hidup.
“Ini menjadi tugas kita bersama,” beber dia.
Menurutnya, program pemberdayaan merupakan kunci dalam upaya peningkatan perempuan di ruang publik. Tugas tersebut saat ini menjadi agenda serius dinas terkait di Bumi Batiwakkal.
“Kuncinya pada partisipasi perempuan,” terang Soraya.
Peningkatan peran perempuan pun telah diterjemahkan dalam program dinas. Ke depan, pihaknya meminta agar peran Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) dapat dimanfaatkan dengan baik.
Sebab, LPP merupakan lembaga resmi pemerintah yang kini dioperasikan di setiap kampung. Saat ini, terdapat tiga kampung yang menjadi lokus pembinaan langsung dari kementerian, yakni Kampung Labanan Makarti, Kampung Bukit Makmur, dan Kelurahan Karang Ambun.
“2 kampung dan 1 kelurahan ini bisa menjadi role model pemberdayaan perempuan,” tuturnya.
Soraya menegaskan, agenda pemberdayaan ini merupakan bagian dari program serius di tengah arus pembangunan yang kian masif di Kaltim. Ditambah lagi dengan keberadaan IKN yang menjadikan Berau sebagai satelit pembangunan di masa yang akan datang.
“Kita harus serius dalam mengawal program ini,” ujarnya. (*/Adv)
