BERAU TERKINI – Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, membahas kebutuhan minimum anggaran belanja 2026 pasca kebijakan pengalihan Transfer ke Daerah (TKD) yang menjadi bahan masukan bagi Kementerian Keuangan dalam penyusunan RAPBD 2026.
Hal itu menjadi misi yang dibawa Said saat mengikuti Retret Sekretaris Daerah se-Indonesia atau Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/LPNK dengan Pemerintah Daerah di Kampus IPDN Jatinangor, 26-29 Oktober 2025.
Dalam kegiatan tersebut, Said juga didampingi Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Berau, Renny Triariani.
Menurut Said, rapat koordinasi tersebut diikuti 1.104 peserta yang terdiri dari seluruh Sekretaris Daerah serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia.
“Selama kegiatan berlangsung, peserta diwajibkan bermalam di Kampus IPDN dan mengikuti seluruh rangkaian agenda yang telah dijadwalkan,” kata Said.
Said yang mewakili Pemkab Berau akan menyampaikan usulan program/kegiatan 2026 kepada 16 Kementerian/LPNK.
Rinciannya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan Kementrian PPPA.
Said mengungkapkan, retret sekda dikemas dalam bentuk rapat koordinasi yang bersifat dialogis guna menghadapi tantangan pelaksanaan berbagai program pemerintah pusat di daerah.
Ada sejumlah program pemerintah pusat yang harus diimplementasikan di daerah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih.
“Selain itu, kebijakan efisiensi dan pemangkasan TKD juga menuntut penyesuaian anggaran di daerah,” pungkasnya. (*/Adv)
