TANJUNG REDEB – Sebagian rimbunan hutan di hulu sungai yang disebut-sebut mendalangi banjir besar di Kampung Suaran, Sambaliung, Kabupaten Berau dibabat perusahaan.
Operasi pembabatan hutan di hulu sungai Kampung Suaran, diduga kuat sebagai salah satu penyebab banjir yang menimpa permukiman warga beberapa waktu lalu.
Tidak adanya hutan resapan kala hujan mengguyur sekitaran kampung, membuat laju air dalam debit besar mengalir deras ke permukiman warga.
Walhasil, Sabtu (28/9/2024) kemarin, warga Kampung Suaran, pada pukul 10.00 Wita, mesti hidup berdampingan dengan air. Saat hujan deras tinggi air mencapai 90 centimeter pada titik terendah di kampung.
Kepala Kampung Suaran, Arif Sugiarto, menerangkan tidak ada alasan lain selain pembabatan hutan oleh perusahaan milik Prabowo Subianto, Presiden RI terpilih.
“Tapi jujur, ini bukan dalam ranah saya. Perusahaan itu izinnya di kementerian,” ungkap Arif-sapaan dia, Minggu (29/9/2024).
Diceritakan, banjir yang melanda Suaran baru-baru ini, merupakan banjir terbesar dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini. Bahkan, terbesar sejak lahirnya Kampung Suaran, sejak 2007 silam.
“Ini bukan ilegal loging, tapi legal. Karena perusahaan itu jelas berizin,” terangnya.
Pihaknya hanya meminta, perusahaan apapun yang beroperasi di hulu sungai agar dapat bertanggungjawab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pembalakan hutan.
Sebab, jika tidak dilakukan, maka akan berdampak serius terhadap keselamatan warga kampung yang berdampingan dengan aktivitas perusahaan.
“Dari tiga tahun ke belakang, ini yang terbesar,” ungkapnya.
Sementara itu, salah seorang warga terdampak banjir, Murdi, kepada para pejabat dengan lantang menyampaikan, bahwa aktivitas perusahaan di hulu sungai menjadi dalang dari banjir yang dialami ribuan warga Kampung Suaran.
Dikatakan, tidak mungkin terjadi banjir bila hutan di hulu sungai masih lestari.
“Tidak mungkin ada musibah ini, bila tidak ada sebabnya,” kata Murdi, yang juga disebut pernah menjabat sebagai Kakam Suaran.
Dipastikan, sumber aliran utama sungai sudah tidak memiliki hutan lindung. Karena itu, pihaknya meminta kepada salah satu perusahaan, PT Tanjung Redeb Hutani (TRH) yang sudah beroperasi sejak 1993 silam, untuk membantu melakukan reboisasi alias penanaman hutan kembali.
Langkah itu diharapkan dapat dibantu pemerintah dalam memastikan perusahaan dapat menjalankan tugasnya.
“Tolong dikawal pak, agar hutan diatas tidak gundul,” pintanya.
Dikhawatirkan bila hutan produksi di hulu sungai itu hanya di balak secara terus menerus tanpa dilakukan reboisasi, akan berdampak pada masa depan anak-cucu di Kampung Suaran.
“Saya sudah sering ingatkan, di sana (hulu sungai) jangan digundul, tapi mereka ini ‘Paninggal’,” ungkapnya agak berang. (*)
