Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Hepnie Armansyah, mengungkapkan kegembiraannya atas kehadiran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Kutim, Muhammad Muhir, dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutim Tahun Anggaran (TA) 2023. Kehadiran Kadis PUPR ini menjadi momen penting dalam upaya memperjelas beberapa isu krusial terkait proyek pembangunan di Kutim.
“Sekian lama akhirnya, saya bisa bertemu dengan Pak Muhir. Saya gembira sekali beliau bisa hadir di Rapat Pansus LKPJ Bupati 2023 dan bisa mendengarkan langsung dari beliau terkait beberapa kegiatan di Dinas PUPR,” ujar Hepnie usai mengikuti Rapat Pansus LKPJ di Ruang Hearing Sekretariat DPRD Kutim, Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Senin (01/07/2024).
Hepnie menjelaskan bahwa DPRD Kutim sebelumnya telah beberapa kali mengundang Kadis PUPR untuk menghadiri rapat penting ini, namun hanya perwakilan dari Kepala Bidang (Kabid) yang datang. Padahal, DPRD Kutim ingin memperoleh klarifikasi langsung dari Kadis PUPR, terutama dalam kaitannya dengan proyek-proyek strategis yang sedang berjalan di daerah.
“Kami sudah dua kali mengundang beliau, dan baru kali ini hadir,” ungkap Hepnie, menekankan bahwa kehadiran Kadis PUPR sangat diharapkan karena beliau merupakan orang yang paling mengetahui detail terkait proyek-proyek tersebut.
Sebagai politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hepnie menggarisbawahi bahwa Pimpinan DPRD Kutim juga telah memanggil Kadis PUPR sebanyak dua kali, namun hingga undangan ketiga kalinya, kehadiran Kadis PUPR baru terealisasi dalam rapat ini. “Artinya sudah empat kali DPRD mengundang beliau, tapi baru kali ini hadir,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, fokus utama adalah pembahasan mengenai proyek-proyek tahun jamak atau Multiyears Contract (MYC), yang memerlukan penjelasan rinci dari pihak Dinas PUPR. Hepnie menekankan pentingnya kehadiran Kadis PUPR dalam membahas masalah ini, mengingat posisi strategisnya yang memiliki pemahaman mendalam terkait persoalan yang sedang dihadapi proyek-proyek MYC tersebut.
Dengan kehadiran Muhammad Muhir, diharapkan pembahasan mengenai LKPJ Bupati Kutim 2023 dapat berlangsung lebih efektif dan solusi yang diambil dapat lebih tepat sasaran, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. (Adv)
