TANJUNG REDEB – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Atilagarnadi alias Gatot, menegaskan tidak ada jalur lain yang dapat memastikan dukungan partai dalam Pilkada 2024, selain restu langsung dari pengurus partai, dalam hal ini ketua partai yang dapat memberi kepastian soal langkah politik di Pilkada 2024.
Ketegasan itu disampaikan Gatot, untuk memastikan kepada setiap parpol yang ingin menjalin kerja sama politik hanya berasal dari persetujuan DPC PDI Perjuangan. khusus pada proses pencalonan di tingkat kabupaten/kota.
“Instruksi itu langsung dari DPP PDI Perjuangan,” kata Gatot, ketika ditemui awak berauterkini.co.id belum lama ini.
Dinyatakan, secara legal setiap bakal calon yang mendaftar dalam penjaringan baru akan dinyatakan sah setelah mendapatkan bukti tandatangan dari ketua pengurus partai.
“Ya, karena kami ini mendapat mandat langsung di DPP, untuk jaring calon dari daerah,” tegasnya.
Kemudian, untuk penjaringan pada level provinsi, ditugaskan pula untuk mencari bakal calon yang potensial untuk menjadi bakal calon gubernur.
“Jadi, masing-masing punya tugas dan fungsi. Laporan kami langsung ditujukan ke DPP PDI Perjuangan,” tegasnya lagi.
Gatot menyampaikan, dalam kontestasi pilkada di Berau tahun ini, khusus dari partai yang dipimpin, telah memiliki kader potensial untuk dijadikan balon yang maju berpasangan dalam kesepakatan koalisi nantinya.
Kondisi berbeda pada Pilkada 2020 lalu. Saat itu, sebutnya, PDI Perjuangan masih kekurangan jumlah kader yang potensial maju dalam kontestasi, sehingga kader yang diusulkan bukan dari internal.
“Kalau sekarang banyak kader kami yang potensial, termasuk saya,” ucapnya.
Soal pemetaan koalisi terbaru saat ini, dibeberkan Gatot, hingga saat ini terdapat tiga partai yang telah mendapatkan sinyal koalisi bareng dengan PDI Perjuangan.
Dua diantaranya telah mengembalikan formulir penjaringan, yakni DPD PKS Berau dan DPC Gerindra Berau.
Dalam waktu dekat ini, sambungnya, DPD II Golkar Berau akan turut mengambil langkah yang sama, namun belum dapat menyampaikan kepastian jadwal tersebut.
“Ada 3 partai yang sudah jelas. Punya kursi. Makanya, kami bukakan kesempatan penjaringan secara ekslusif,” terangnya.
Ditenegaskan, pihak manapun tidak ada yang layak untuk mengklaim hasil jerih payah partai saat ini, selama tidak pernah berkorban dan bekerja untuk partai.
“Jangan pernah klaim apapun, kalau tidak pernah berdarah-darah untuk partai,” tegas lagi.
Menurutnya, tidak ada kader yang dapat bertindak di luar instruksi partai. Bila hal tersebut dilakukan, maka akan berdampak pada status keanggotaan dan jabatan publik yang dimiliki.
“PDI Perjuangan punya pengalaman memberikan sanksi PAW ke kader yang melenceng dari instruksi partai. Itu peringatan,” ungkapnya. (*)
Reporter : Sulaiman
Editor : s4h
