BERAU TERKINI – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan jawaban tegas atas kekhawatiran legislatif mengenai dampak penurunan dana transfer pusat. Pemerintah memastikan kualitas layanan publik tidak akan terganggu meski daerah menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat.
Penegasan ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni saat mewakili Gubernur dalam Rapat Paripurna ke 46 DPRD Kaltim. Agenda penyampaian jawaban pemerintah tersebut berlangsung di Gedung Utama Karang Paci pada Minggu (30/11/2025).
Sri Wahyuni mengapresiasi pandangan kritis dari seluruh fraksi dewan terkait Nota Penjelasan Keuangan dan Rancangan Perda APBD 2026. Masukan konstruktif dari legislatif dinilai vital untuk menyempurnakan strategi penganggaran di masa sulit.
Pemerintah sepakat bahwa situasi penurunan pendapatan harus dihadapi dengan strategi fiskal yang cermat. Fokus anggaran akan diarahkan seefisien mungkin pada sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat.
Jaga Kualitas Layanan
Sri Wahyuni menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Rancangan APBD 2026 dipastikan akan ditetapkan tepat waktu agar manfaatnya segera dirasakan.
Pemerintah juga menyambut baik dukungan dewan terhadap upaya penanganan kebencanaan dan stabilisasi layanan. Berbagai prestasi daerah yang telah diraih seperti penghargaan pengendalian inflasi menjadi bukti kinerja yang akan terus dipertahankan.
Selain itu pembangunan sumber daya manusia dan penguatan tata kelola pemerintahan tetap menjadi agenda prioritas. Hal ini merupakan modal utama untuk memperkuat fondasi Kaltim menuju generasi emas.
Sinergi Eksekutif Legislatif
Pemerintah daerah menyatakan sepakat dengan saran dewan agar pembahasan anggaran menjadi momentum memperkuat integritas. Setiap kebijakan dipastikan berpihak pada pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.
Sri Wahyuni menutup penjelasannya dengan optimisme tinggi terhadap soliditas hubungan antara pemerintah dan DPRD. Kerja sama yang kuat diyakini mampu menghasilkan instrumen anggaran yang efektif bagi pemerataan pembangunan.
“Dengan dukungan seluruh fraksi dan kerja sama yang solid, kami optimistis APBD 2026 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kaltim,” pungkas Sri Wahyuni. (Ftr/Adv/Diskominfo Kaltim)
