BERAU TERKINI – Pemerintah Kabupaten Berau bersiap menghadapi tantangan fiskal yang signifikan pada 2026, yang diprediksi berdampak pada pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp1,7 triliun.
Kondisi nasional ini memaksa Pemkab Berau mengambil langkah adaptasi strategis demi menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Dalam Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PPED) di Ruang Rapat Bapelitbang, Senin (10/11/2025), Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, menegaskan, pemda harus berupaya sekuat tenaga untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut.
Said menyebut, terdapat sembilan langkah konkret yang menjadi panduan utama untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Bumi Batiwakkal.
Langkah tersebut yakni realisasi APBD yang optimal dan terukur, peningkatan investasi asing dan domestik, percepatan pembangunan infrastruktur, dan pengendalian harga bahan pokok dan inflasi.
Selain itu, pencegahan ekspor dan impor ilegal, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas sektor primer (pertanian, perikanan, dll), penguatan industri manufaktur lokal, dan penyederhanaan dan kemudahan perizinan usaha.
Untuk menyiasati pemangkasan TKD yang besar, Pemkab Berau juga akan menerapkan efisiensi yang ketat pada belanja operasional dinas.
Kebijakan efisiensi ini mencakup pemangkasan belanja perjalanan dinas hingga 50 persen, BBM hingga 60 persen, serta peniadaan pengadaan kendaraan dinas dan seragam pegawai tahun depan.
Meskipun efisiensi diterapkan secara ketat, Said memastikan sektor yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai, seperti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), tidak akan dipotong.
Dia menyatakan, TPP harus tetap dipertahankan sebagai penyangga daya beli masyarakat.
“Kami anggap sektor belanja pegawai masih menjadi penggerak ekonomi lokal tercepat,” katanya.
Menghadapi keadaan nasional ini, Said juga menegaskan, keberhasilan percepatan ekonomi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi memerlukan tanggung jawab bersama.
Ia mengusulkan sinergi kolaborasi lima elemen (Pentahelix) sebagai jalan keluar.
Unsur yang terlibat dalam kolaborasi itu meliputi pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media.
“Pemerintah tidak bisa bergerak sendirian. Kolaborasi tentunya adalah jalan keluar agar setiap program percepatan ekonomi bisa berjalan, terutama menjelang target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029,” tegasnya. (*/Adv)
