BERAU TERKINI – Walikota Samarinda Andi Harun, bersurat ke Inspektorat Daerah Samarinda untuk meninjau belanja modal mobil dinas mewah Land Rover Defender 2023 lalu.

Tinjauan itu bertujuan untuk memastikan tak ada pelanggaran hukum yang dilakukan ketika pemerintah melakukan belanja kendaraan dinas tersebut.

Kendaraan dinas itu menjadi viral setelah Andi Harun kerap menggunakan mobil mewah itu di beberapa kesempatan kedinasan.

Saat itu, mata awak media tersorot pada kendaraan Land Rover Defender yang modelnya mirip dengan kendaraan pribadi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.

Andi Harun menjelaskan, kendaraan operasional tersebut pada dasarnya disiapkan untuk mendukung kegiatan kedinasan serta pelayanan terhadap tamu pemerintah daerah.

Surat Walikota Samarinda Andi Harun, ke Inspektorat Daerah Samarinda.  (istimewa)
Surat Walikota Samarinda Andi Harun, ke Inspektorat Daerah Samarinda. (istimewa)

Kepala daerah disebut tidak pernah secara khusus meminta jenis atau merek kendaraan tertentu karena pengadaan merupakan bagian dari proses administratif.

Menurutnya, kendaraan Land Rover Defender digunakan melalui skema sewa selama tiga tahun sejak 2023 dan kontraknya akan berakhir pada November 2026 dengan nilai sekitar Rp5,7 miliar.

Meski pengadaan kendaraan operasional merupakan prosedur administratif, Andi Harun menilai perlu dilakukan pemeriksaan internal untuk menjaga kepercayaan masyarakat walaupun setiap tahun juga diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Ini bagian dari komitmen pemerintahan yang sesuai ketentuan, transparan dan akuntabel,” ucapnya dalam laporan Pusaran Media.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Samarinda, Neneng Chamelia, mengatakan pihaknya akan mempelajari seluruh dokumen pengadaan sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Diperkirakan, pada 16 Maret, pihaknya akan membuat tim internal untuk menyelesaikan pemeriksaan ini.

“Hari Senin kami rapat internal, kemudian kita pelajari dokumen, termasuk surat dari bapak, baru nanti kita bentuk tim untuk pendalaman,” beber Neneng.

Ia menyebut pemeriksaan ditargetkan bisa berjalan cepat karena dokumen masih relatif baru dan lengkap, mengingat kontrak kendaraan dimulai pada 2023.

Dalam prosesnya, pemeriksaan tidak menutup kemungkinan akan berkembang, meski saat ini fokus utama masih pada kendaraan operasional yang sedang menjadi perhatian publik.

“Kita pelajari dulu yang ada. Nanti bisa saja ada diskusi lebih lanjut dengan wali kota, sambil berjalan kita dalami,” pungkasnya.