BERAU TERKINI – Kabupaten Berau mulai dibayangi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal seiring tren negatif harga batu bara di pasar global.
Bahkan, sejumlah perusahaan tambang saat rapat dengar pendapat (RDP) beberapa hari lalu, terang-terangan mengakui, kemungkinan akan dilakukan pengurangan tenaga kerja apabila kondisi pasar terus merosot.
Menanggapi situasi tersebut, Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, meminta Pemerintah Kabupaten Berau segera menyiapkan strategi jangka panjang agar perekonomian daerah tidak sepenuhnya bergantung pada sektor tambang.
Menurutnya, potensi PHK massal harus diantisipasi sejak dini. Pasalnya, jika terjadi pengurangan tenaga kerja secara besar-besaran, angka pengangguran di Berau dipastikan akan meningkat.
“Kalau memang terjadi PHK massal, pesan saya kepada perusahaan tetap memprioritaskan tenaga kerja lokal,” kata Subroto, Rabu (11/3/2026).
Ia menjelaskan, perusahaan harus memberi kesempatan bagi pekerja lokal yang sudah memiliki kemampuan untuk naik jenjang pekerjaan.
Misalnya, pekerja yang sebelumnya menjadi helper atau karnet dapat ditingkatkan menjadi operator apabila dinilai sudah mampu.
“Jangan sampai alasan pengurangan tenaga kerja justru lebih banyak menyasar orang lokal, sementara tenaga kerja dari luar daerah tidak tersentuh,” ujarnya.
Subroto juga menilai, komposisi tenaga kerja lokal di perusahaan tambang masih perlu ditingkatkan.
Jika saat ini rata-rata sekitar 60 persen, ia berharap perusahaan dapat menaikkan hingga 80 persen.
Dengan begitu, apabila terjadi pengurangan tenaga kerja, dampaknya tidak terlalu besar terhadap masyarakat Berau.
Selain kepada perusahaan, Subroto juga mengimbau masyarakat untuk mulai mengubah pola pikir terkait pilihan pekerjaan.
Ia menilai, selama ini banyak masyarakat terlalu bergantung pada sektor tambang.
Padahal, menurutnya masih banyak sektor lain yang memiliki peluang kerja, seperti perkebunan.
Namun kenyataannya, sektor tersebut justru kesulitan mendapatkan tenaga kerja.
“Sekarang kebun itu cari karyawan juga susah. Karena dianggap kurang menarik dibanding kerja di tambang. Padahal orang luar saja bisa kerja di kebun, masa orang lokal tidak mau,” terangnya.
Lebih jauh, Subroto menekankan pentingnya pengembangan sektor hilirisasi sebagai solusi jangka panjang untuk membuka lapangan kerja baru.
Ia mencontohkan, potensi besar dari komoditas kelapa sawit di Berau.
Setiap hari, ribuan ton minyak kelapa sawit mentah (CPO) keluar daerah tanpa diolah lebih lanjut.
Menurutnya, jika Berau mampu membangun industri pengolahan sendiri, seperti pabrik minyak goreng atau produk turunan lainnya, maka ribuan tenaga kerja dapat terserap.
“Bayangkan saja, kalau CPO itu diolah di Berau menjadi minyak makan atau bahan baku lain, berapa ribu tenaga kerja yang bisa diserap. Bahkan bisa lebih besar dari sektor tambang,” jelasnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah serius mendorong hilirisasi industri agar perekonomian Berau memiliki sumber penggerak baru ketika sektor tambang mulai menurun.
“Kami di DPRD sudah sering menyampaikan dalam berbagai kesempatan, hilirisasi sangat penting untuk masa depan Berau,” pungkasnya. (*/Adv)
