BERAU TERKINI – Komisi II DPRD Kalimantan Timur meminta kejelasan data dari pemerintah provinsi. Hal itu terkait realisasi anggaran yang hingga kini belum diterima secara pasti oleh pihak legislatif.
Permintaan tersebut mengemuka dalam agenda monitoring dan evaluasi prognosis Rancangan APBD 2026 dan Rancangan Perubahan APBD 2025. Rapat digelar bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle menjelaskan, proses penyusunan anggaran merupakan pekerjaan besar. Perumusannya melibatkan hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kerja sama lintas komisi di DPRD.
Menurutnya, setiap rancangan anggaran, baik murni maupun perubahan, memiliki target dan sasaran yang harus dicapai. “Formulasi yang kami sampaikan memiliki beberapa tahapan. Ini bukan pekerjaan satu OPD saja,” ungkapnya, Rabu (28/5/25).
Tunggu Data Akurat dari Kepala Dinas
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi II menyayangkan ketidakhadiran Kepala Bapenda Kaltim dalam rapat tersebut. Absennya pimpinan OPD membuat proses penggalian informasi menjadi tidak maksimal.
DPRD berharap penjabaran data bisa dilakukan secara rinci pada pertemuan selanjutnya. “Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran Kepala Bapenda hari ini, padahal kami berharap bisa menggali informasi lebih dalam,” tutur Sabaruddin.
Karena itu, pihaknya secara khusus meminta agar para kepala dinas yang berkompeten dapat hadir langsung dalam rapat lanjutan. Kehadiran mereka dinilai krusial untuk memastikan informasi yang diberikan lebih akurat dan komprehensif.
“Kami berharap para kepala OPD bisa memberikan data yang lengkap dan tepat, agar proses perencanaan dan pengawasan berjalan maksimal,” pungkasnya. (ADV/ftr)
