BERAU TERKINI – Rencana pemerintah melakukan pemotongan dana transfer ke daerah membuat pemerintah daerah menjadi waswas.
Jika hal itu terjadi, maka akan banyak agenda pembangunan di daerah yang terhambat, khususnya infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Bila kebijakan itu tetap diterapkan, kemungkinan Berau akan kehilangan separuh dari proyeksi APBD 2026 yang ditaksir mencapai Rp5,7 triliun.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengaku dirinya bersikap sama dengan daerah lainnya yang ingin jatah dana bagi hasil (DBH) tak dikurangi.
“Bagaimana kita memastikan infrastruktur bisa berjalan sesuai dengan perencanaan kalau jatah anggaran ini dipangkas,” kata Gamalis.
Kondisi ini mendorong pemerintah untuk memiliki multiplan dalam pembangunan pada tahun depan.
“Kita mesti memiliki strategi untuk mengatasi semua potensi yang akan terjadi,” ujarnya.
Gamalis menerangkan, kebijakan keuangan tersebut diterapkan di tengah keadaan di mana tak semua daerah memiliki kemandirian fiskal.
Beberapa daerah bahkan telah menerapkan kenaikan pajak untuk mengatasi persoalan. Kondisi ini yang tak ingin diterapkan Pemkab Berau.
Di tengah kelesuan ekonomi, Gamalis menegaskan pemerintah akan berpikir ribuan kali untuk menambah beban masyarakat.
“Kita belajar dari beberapa daerah, ini tak bisa diwujudkan kalau membebani masyarakat dengan angka pajak yang tinggi,” tuturnya.
“Pemerintah harus lebih cermat menentukan prioritas pembangunan agar setiap anggaran benar-benar bermanfaat,” sambungnya.
Gamalis menekankan, kondisi ini harus menjadi momentum untuk melakukan perumusan ulang kebijakan pembangunan daerah.
Perencanaan harus lebih selektif, kebutuhan masyarakat dipetakan lebih akurat, dan anggaran digunakan seefisien mungkin agar tidak terjadi pemborosan.
“Jangan sampai kita membuang anggaran untuk membangun jalan yang tidak ada masyarakat tinggal di sana. Pembangunan harus tepat sasaran,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mendorong adanya terobosan seperti digitalisasi pelayanan publik, peningkatan layanan perizinan, hingga penyederhanaan birokrasi.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut bisa membuka ruang baru bagi peningkatan PAD melalui sektor pajak dan retribusi.
Ia juga menyampaikan dukungannya jika seluruh kepala daerah di Kalimantan Timur melakukan protes bersama terhadap pemerintah pusat apabila wacana pemangkasan transfer ke daerah ini benar-benar direalisasikan.
“Iya pasti akan satu suara,” pungkasnya. (*/Adv)
