BERAU TERKINI – Fraksi-fraksi partai di DPRD Berau memberikan banyak catatan kepada Pemerintah Kabupaten Berau terkait Perubahan APBD 2025 yang kini meningkat menjadi Rp6,041 triliun.
Anggota DPRD Berau Fraksi PKS, Agus Uriansyah, menyatakan, pihaknya mengharapkan pemerintah daerah memastikan Perubahan APBD 2025 disusun dengan transparan dan akuntabel agar masyarakat bisa paham dan ikut mengawasi serapan anggaran dan belanja daerah.
Fraksi PKS juga menekankan agar pemerintah daerah dalam perubahan APBD 2025 fokus mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Bumi Batiwakkal.
“Kami juga meminta pemerintah daerah senantiasa memastikan perubahan APBD diprioritaskan pada sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan infrastruktur prioritas,” ujar Agus saat membacakan pandangan Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2025 di Ruang Rapat Gabungan DPRD Berau, Senin (29/9/2025).
Agus menambahkan, Fraksi PKS juga mengharapkan peningkatan kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan penyerapan anggaran di setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditentukan.
“Berdasarkan catatan tersebut, Fraksi PKS menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD menjadi Perda,” tuturnya.
Sementara itu, Fraksi Kebangkitan Hanura juga meminta pemerintah daerah memaksimalkan serapan anggaran perubahan kepada program prioritas untuk mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Anggota DPRD Berau dari Partai Hanura, Frans Lewi, meminta pemerintah daerah memprioritaskan pembayaran terhadap RSUD Dr Abdul Rivai guna meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
Dia juga mengingatkan Pemkab Berau untuk mempertimbangkan proposal pembangunan 22 tempat badan yang diusulkan pada 2024, namun tidak masuk dalam anggaran, baik anggaran murni 2024, anggaran murni 2025 hingga anggaran perubahan tahun ini.
“22 tempat ibadah ini setiap kami koordinasi pengurus, kami ditanya dan koordinasi, mereka berharap bisa mencari keamanan dan kenyamanan ibadah, bisa tenang menjalankan ibadah,” ujarnya. (*)
