BERAU TERKINI – Fraksi NasDem DPRD Berau mengingatkan kinerja OPD Pemkab Berau, minta Bupati Berau beri pengawasan.
Fraksi NasDem DPRD Berau melalui juru bicaranya, Liliansyah, menyampaikan pendapat akhir dalam rapat paripurna pembahasan dan persetujuan penetapan dua Raperda, yakni Raperda APBD Kabupaten Berau Tahun 2025 serta perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Minggu (30/11/2025).
Dalam penyampaiannya, Liliansyah menyoroti secara tegas kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai belum optimal.
Ia meminta agar OPD tidak bermalas-malasan dalam bekerja, terlebih dengan kondisi anggaran yang mengalami efisiensi.
“Setelah diketok, anggaran yang ada harus segera diserap. Meskipun terjadi efisiensi. Jangan sampai anggaran turun malah membuat OPD malas bekerja,” tegasnya.
Fraksi NasDem juga mendorong Pemkab Berau agar melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran.
Bahkan menurutnya, perlu dibentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk melakukan monitoring kinerja OPD, terutama dalam hal penyerapan anggaran.
“Mohon bentuk satgas pengawasan. Ini menjadi sorotan Partai NasDem. Satgas harus bisa melakukan monitoring secara langsung,” ujar Liliansyah.
Ia menilai, pengawasan mutlak diperlukan agar program ataupun proyek-proyek yang sudah direncanakan, harus segera dieksekusi.
“Proyek-proyek yang ada harus segera dikerjakan. Jangan uang disimpan di bank, menunggu proyek selesai baru dibayar. Iya kalau selesai semua di bulan Desember. Kalau tahun depan selesai bagaimana, anggaran bisa mengendap lagi,” terangnya.
Liliansyah juga menegaskan, kondisi efisiensi anggaran harus menjadi bahan evaluasi bagi OPD. Menurutnya, jika dengan anggaran sedikit saja tidak dapat bekerja maksimal, bagaimana dengan anggarannya lebih besar.
“Ini kan jadi tanda tanya juga, bisa bekerja atau tidak,” tegasnya.
Fraksi NasDem berharap APBD 2025 dapat dijalankan secara efektif dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Penyerapan anggaran, kata dia, tidak boleh hanya menjadi rutinitas administratif.
“Tetapi harus menciptakan dampak pembangunan yang bisa dirasakan langsung oleh warga Berau,” pungkasnya. (*/Adv)
