Foto: Anggota DPRD Berau Fraksi Golkar Ratna
TANJUNG REDEB- Fraksi Partai Golkar menyetujui Raperda pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 di Rapat Paripurna DPRD Berau Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Berau Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022, Selasa (25/7/2023) lalu.
Anggota DPRD Berau dari Fraksi Golkar, Ratna menyampaikan, ada Beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, diantaranya evaluasi kinerja OPD dan meminta Pemkab Berau menindaklanjuti setiap temuan yang ada di setiap SKPD di lingkungan Pemkab Berau.
Di sisi lain, Golkar juga meminta Pemkab Berau menggalakkan program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup orang banyak.
“Kami dari fraksi Golkar menyetujui. Namun, ada hal-hal yang masih kurang dan belum maksimal, harus lebih baik ke depan,” ujarnya.
Dirinya juga meminta penegasan Kepala Daerah, agar setiap temuan yang ada di setiap SKPD dapat ditindaklanjuti serta dilakukan evaluasi. Sehingga, visi misi dan program kerja prioritas Bupati Berau dan Wakil Bupati Berau, tidak terkendala.
“Harus pro aktif dalam melaporkan semua temuan BPK ataupun inspektorat di setiap OPD atau SKPD yang bermasalah. Jangan sampai, gara-gara itu, program pemerintah menjadi terkendala,” katanya.
Dirinya juga meminta, evaluasi para SKPD yang memiliki kinerja buruk untuk dilakukan pembinaan. Karena SKPD adalah ujung tombak guna merealisasikan program-program kepala daerah.
“Itu juga perlu dievaluasi. Apalagi, SKPD yang tidak efisien dalam penyerapan anggaran,” pungkasnya. (/ADV).
