Sangatta – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memiliki potensi besar dengan anggaran yang melimpah, namun seringkali pembangunan tertunda karena anggaran yang tidak terserap dengan optimal. Akibatnya menimbulkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang menjadi masalah serius dan merugikan masyarakat.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Arang Jau, mengungkapkan bahwa keterlambatan dalam pembangunan disebabkan oleh beberapa faktor utama, terutama perencanaan yang kurang matang dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam menyerap anggaran.
“Harus belajar dari pengalaman. SDM-nya, ASN-nya harus yang profesional. Kalau mau Kutai Timur maju, harus dibenahi dari situ,” ujarnya, Kamis (1/8/2024).
Ia menjelaskan, meskipun pemerintahan Ardiansyah Sulaiman-Kasmidi Bulang telah menunjukkan kemajuan, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan, khususnya dalam hal perencanaan dan SDM.
Menurutnya, kurangnya perencanaan dan SDM dapat dilihat dari tingginya jumlah SILPA selama dua tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan belum dilakukan dengan tepat dan SDM masih belum mampu mengelola anggaran besar secara efektif.
“Ada SILPA di dua tahun ini, artinya hasil evaluasi itu belum dijalankan secara maksimal. Jika evaluasi dijalankan, kemudian OPD yang banyak menghasilkan SILPA dievaluasi. Bila pemerintah jeli disitu, mungkin bisa terserap semua,” ungkapnya.
Meskipun menghadapi tantangan, Arang Jau tetap optimis bahwa pemerintahan Kabupaten Kutai Timur dapat lebih baik di masa depan. Kunci utamanya adalah melakukan evaluasi secara berkala terhadap setiap OPD serta memperbaiki perencanaan dan SDM.
“Saya yakin pemerintah bisa, yang penting dia sudah tahu permasalahannya apa. Kalau pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh dan memperbaiki perencanaan serta SDM, saya yakin seluruh anggaran ini bisa terserap,” pungkasnya. (Adv)
