BERAU TERKINI – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud memberikan catatan tebal bagi jajarannya menjelang berakhirnya tahun 2025. Ia menyoroti kinerja sektor pendapatan yang dinilai belum maksimal.
Orang nomor satu di Benua Etam ini meminta seluruh celah kebocoran anggaran segera ditutup. Hal ini disampaikannya saat memimpin pengarahan pagi di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (16/12/25).
Rudy menegaskan tidak boleh ada lagi aset atau potensi penerimaan daerah yang dibiarkan menganggur tanpa hasil. Ia secara khusus menyinggung kinerja Perusahaan Daerah atau Perusda agar lebih proaktif menggali sumber pendapatan.
“Perlu pengawasan ketat, jangan biarkan kebocoran. Terus gali potensi pendapatan, tidak ada lagi pembiaran potensi penerimaan, termasuk perusda,” tegas Rudy.
Kerja Tidak Boleh Standar
Mantan anggota parlemen yang akrab disapa Harum ini juga mengingatkan soal mentalitas kerja birokrasi. Ia menilai cara kerja yang hanya mengikuti standar tidak akan menghasilkan lompatan kinerja yang berarti.
Rudy meminta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD untuk membangun energi positif. Pola pikir yang pesimistis dinilai hanya akan menghasilkan output kerja yang negatif pula.
Selain itu, ia mewanti-wanti agar setiap kebijakan tetap berada dalam koridor aturan hukum. Lembaga pengawas seperti BPK hingga aparat penegak hukum disebutnya selalu mengawasi setiap gerak-gerik penggunaan anggaran.
“Tapi ingat, tetap bekerja sesuai ketentuan karena BPKP, BPK, APH sudah menunggu,” ingatnya.
Peringatan Belanja Akhir Tahun
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni turut memberikan ultimatum terkait serapan anggaran. Ia melarang OPD memaksakan belanja kegiatan hanya demi mengejar target angka serapan di sisa waktu dua pekan ini.
Sri menekankan bahwa setiap rupiah yang keluar harus berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Memaksakan belanja yang tidak mungkin dieksekusi justru berpotensi menjadi temuan di kemudian hari.
Sementara itu, Gubernur Rudy menutup arahannya dengan pesan menohok bagi para pemimpin instansi. Ia meminta mereka membuang rasa takut dalam mengambil keputusan karena masyarakat membutuhkan bukti nyata, bukan dalih birokrasi.
“Sementara rakyat tidak menunggu Anda dengan banyak alasan,” pungkas Rudy.
