BERAU TERKINI – Imbas pemangkasan TKD, APBD Berau 2026 anjlok, sejumlah program pemerintah hingga tunjangan pegawai berpotensi kena dampak.
Pemerintah pusat memutuskan untuk memangkas dana transfer ke daerah atau TKD di dalam APBN 2026.
Kondisi itu pun berdampak pada kondisi keuangan daerah untuk tahun depan.
Salah satu daerah yang terdampak adalah Kabupaten Berau, Kaltim. Pemangkasan TKD berarti turunnya pagu pendapatan di dalam APBD Berau.
Penurunan APBD Berau tersebut berdampak pada kondisi fiskal di daerah. Di mana Pemkab Berau harus berpikir cermat untuk mengelola anggaran yang terbatas.
Hal tersebut pun berdampak pada program pemerintah, tak hanya itu besaran tunjangan pegawai untuk ASN di Pemkab Berau berpeluang berkurang.
Dirangkum Berauterkini.co.id, berikut ini efek domino pemangkasan TKD bagi APBD Berau dan program pemerintah:
APBD Berau Anjlok
Bupati Berau Sri Juniarsih mengatakan, nominal APBD Berau untuk tahun 2026 berpeluang terkoreksi.
Dari semula disepakati sebesar Rp5,6 triliun menyusu menjadi sekitar Rp2,6 triliun.
Menurut Sri Juniarsih, dari nominal tersebut, separuhnya akan habis untuk belanja pegawai.
Dia mengaku kesulitan untuk mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan APBD.
“Ini berdampak luas, kami akan kesulitan untuk akselerasi pembangunan,” ujarnya, Selasa (7/10/2025).
Dia menjelaskan, APBD Berau 2026 akan digunakan untuk belanja pegawai yang angkanya mencapai Rp1,3 triliun untuk membayar gaji sekitar 8.000 Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dengan begitu, artinya anggaran yang bisa dikelola Pemkab Berau untuk melakukan pembangunan sekitar 50 persen dari APBD tahun depan sebesar Rp1,3 triliun.
Program RLH Terdampak
Bupati Berau Sri Juniarsih mengatakan program Rumah Layak Huni (RLH) berpotensi terdampak pemangkasan TKD.
“Ini program prioritas yang bisa saja terdampak,” kata Bupati Berau, Sri Juniarsih.
“Karena setengahnya sudah dipakai untuk belanja rutin,” sebutnya.
Namun dirinya berharap, program tersebut tak akan terimbas susutnya TKD ke Berau. Sebab, selain anggaran daerah, terdapat pula penganggaran dari pemerintah pusat dan Pemprov Kaltim.
“Seharusnya tetap bisa berjalan, karena ini juga bagian dari program di kementerian,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpun berauterkini, pada 2025, pemerintah menargetkan sebanyak 300 rumah warga miskin dapat diperbaiki, namun baru 46 RLH yang ditargetkan rampung tahun ini.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun ini direncanakan menyasar 46 unit rumah yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Tanjung Redeb, Tabalar, dan Talisayan dengan total anggaran mencapai Rp1,5 miliar dari APBD Berau 2025.
Rinciannya, Kecamatan Tanjung Redeb mendapatkan 30 unit, masing-masing 5 unit untuk setiap kelurahan. Sementara itu, Kampung Tabalar Muara, Kecamatan Tabalar, mendapat 7 unit, dan Kampung Bumi Jaya, Kecamatan Talisayan, memperoleh 9 unit.
Di mana setiap unit rumah akan mendapatkan bantuan senilai Rp32 juta. Rinciannya, Rp28 juta untuk material bangunan dan Rp4 juta untuk biaya upah tukang.
Tunjangan Pegawai Berkurang
Pemangkasan TKD juga berdampak pada besaran tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.
Wabup Berau Gamalis menyatakan, belum tergambar kondisi riil keuangan daerah dari rencana pemotongan TKD tersebut.
“Karena kita harus tahu angka bulatnya,” kata Gamalis, Rabu (8/10/2025).
Gamalis menyebut, kebijakan anggaran daerah baru akan muncul ketika dana riil yang dikelola daerah telah ditetapkan.
Kendati demikian, pemerintah daerah harus mengambil langkah terukur untuk mempersiapkan diri sebelum pengesahan APBN 2026.
“KUA-PPAS APBD 2025 juga sudah muncul angka proyeksi saja, ini akan terlihat sebelum akhir tahun nanti,” sebutnya.
Gamalis mengungkapkan, terkait kebijakan pemotongan tunjangan pegawai, langkah tersebut bisa berdampak terhadap motivasi kerja para ASN.
Sebab, kebanyakan pegawai mengandalkan tunjangan tersebut untuk menutupi kebutuhan pribadi dan rumah tangga.
Belum lagi, potensi pegawai yang akan kesulitan membayarkan pinjaman di perbankan, sehingga kebijakan tersebut akan memiliki dampak domino terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Maka itu, sekarang kita menunggu dulu bagaimana keputusan bulat dari pusat,” tuturnya.
Dirinya menyebut, pembayaran gaji dan tunjangan pegawai menjadi amanat undang-undang yang harus ditunaikan pemerintah daerah. “Itu hal wajib yang harus ditunaikan,” jelasnya.
