BERAU TERKINI – Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menggelar sosialisasi intensif tentang penggunaan fasilitas layanan kesehatan di Tanjung Redeb.
Acara yang dihadiri sekitar 300 warga ini bertujuan untuk memberikan pemahaman konkret mengenai prosedur klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Kegiatan yang berlangsung di Hall Room Mitra Klasik pada Jumat (28/11/2025) ini tidak hanya melibatkan BPJS Cabang Berau, tetapi juga menghadirkan perwakilan dari BPJS Cabang Balikpapan.
Fokus utama sosialisasi adalah tata cara proses klaim pengobatan yang benar, mulai dari tingkat Puskesmas hingga Rumah Sakit.
Hetifah menyoroti kurangnya pemahaman masyarakat sering kali memicu konflik sosial saat melakukan klaim BPJS Kesehatan.
Masalah utama yang sering terjadi adalah ketika peserta langsung mendatangi rumah sakit tanpa mendapatkan rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terlebih dahulu.
“Ini penting untuk diketahui, karena kita tidak ingin pasien tidak terlayani dengan cepat, apalagi di situasi darurat,” ujar Hetifah.
Ia menekankan pemahaman alur klaim yang berjenjang sangat krusial.
Dengan menjalankan tugas dan fungsi sesuai aturan pelayanan kesehatan yang berlaku, seluruh pihak dapat memastikan layanan berjalan optimal.
Hetifah mengungkapkan, program JKN-KIS adalah jaring pengaman sosial yang dirancang untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan, termasuk dalam penanganan kasus penyakit umum hingga kondisi darurat.
“Manfaatkan fasilitas yang memudahkan itu agar kita merasakan manfaat dari program jaring pengaman sosial ini,” pesannya.
Ia juga memaparkan data kesehatan yang menjadi perhatian, seperti adanya 21 persen balita mengalami stunting dan 34,9 persen remaja mengalami gangguan jiwa di Indonesia.
Pemantauan kesehatan berkala melalui JKN-KIS diharapkan dapat memberikan informasi yang valid bagi fasilitas kesehatan untuk penanganan yang lebih akurat.
Saat ini, lebih dari 98 persen masyarakat Indonesia telah menjadi peserta JKN.
Hetifah menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan semua lapisan masyarakat terakomodasi, termasuk melalui program BPJS gratis.
Menanggapi tantangan di lapangan, Kepala BPJS Balikpapan, Aidil Ilmy, menyatakan, penyelenggara tidak ingin peserta yang telah rutin membayar iuran bulanan justru bermasalah saat berobat.
Oleh karena itu, edukasi administrasi kesehatan menjadi kewajiban.
“Proses klaim ini berjenjang. Tidak bisa langsung ke rumah sakit,” terangnya.
Aidil kemudian memperkenalkan aplikasi JKN Mobile sebagai solusi.
Aplikasi ini memungkinkan peserta BPJS mengakses seluruh kebutuhan pelayanan kesehatan, mulai dari pendaftaran kepesertaan, informasi besaran iuran, hingga kanal layanan yang disediakan BPJS Kesehatan.
Kepala BPJS Cabang Berau, Muhlisin, turut menyampaikan apresiasi atas kolaborasi ini.
Ia menyebut gempuran edukasi sangat dibutuhkan untuk mencerahkan pandangan masyarakat atas pelayanan pemerintah.
Salah satu peserta sosialisasi, Steven, menyampaikan harapannya agar fasilitas kesehatan dapat lebih optimal menyasar daerah pelosok, khususnya di Berau.
“Masyarakat di pelosok harus mendapatkan informasi yang utuh dalam proses klaim BPJS ini,” tutup Steven. (*)
