Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan E-Katalog Versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12) siang. Peluncuran e-katalog versi terbaru ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih melalui digitalisasi.
“Saya ucapkan terima kasih dengan keberhasilan daripada kelompok-kelompok kerja yang selama ini bekerja di bawah koordinasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, yang hari ini menyelenggarakan Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0. Ini adalah upaya untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, kecepatan,” ucap Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa mulai 1 Januari 2025, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib menggunakan E-Katalog Versi 6.0. Menurut Presiden, penggunaan katalog elektronik terbaru ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Katalog ini versi 6.0 diharapkan dapat mengurangi 20-30 persen biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40-50 persen,” kata Presiden.
Presiden juga mengungkapkan bahwa efisiensi masih menjadi tantangan bagi Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Hal ini tercermin dari nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia yang berada di angka 6, lebih tinggi dibandingkan negara tetangga yang memiliki ICOR di angka 4 atau 5.
“Artinya, kita dinilai lebih tidak efisien dari beberapa ekonomi tetangga kita. Bahkan, tidak efisiennya itu dinilai 30 persen,” ucap Presiden.
Presiden berharap penerapan E-Katalog Versi 6.0 dapat mendorong peningkatan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Marilah kita wujudkan pemerintah yang bersih melalui semua upaya. Antara lain dengan pengelolaan manajemen yang baik, leadership yang baik dari semua unsur, dan penggunaan teknologi. Tentunya, di ujungnya kita harus berani tegakkan hukum,” pungkas Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden, antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.
