Foto: Wakil Bupati Gamalis saat meninjau pembangunan Dermaga Teluk Sumbang, Bidukbiduk belum lama ini
TANJUNG REDEB – Proses pembangunan dermaga Teluk Sulaiman di Kecamatan Biduk-biduk, Kabupaten Berau, masih terus berjalan hingga saat ini. Sayangnya penyelesaian yang pada awalnya ditarget tahun 2023 molor hingga tahun 2024. Pengaturan ulang anggaran masa pandemi jadi penyebab.
Dalam kunjungan ke kecamatan Biduk-biduk, Wakil bupati Berau, Gamalis menyempatkan diri melihat langsung proses pekerjaan. Progress pengerjaan kini telah mencapai 46 persen dan ditargetkan selesai pada tahun 2024. Lebih lambat dari target awal yakni tahun 2023.
Dalam pengerjaan Dermaga Teluk Sulaiman, Dinas Perhubungan (Dishub) Berau melakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, Dishub mengalokasikan anggaran senilai Rp 11 miliar dari total anggaran yang diperlukan Rp 55 miliar.
Wakil Bupati Berau Gamalis saat meninjau progress pembangunan Dermaga Teluk Sulaiman menegaskan, target penyelesaian dermaga dan bisa digunakan masyarakat pada tahun 2024. Pengerjaan terhambat akibat pengaturan ulang anggaran untuk kepentingan penanganan pandemi.
“Sekarang pembangunannya sudah mencapai 46 persen mulai dari sarana dan prasarana yang ada, dengan tambahan anggaran saat ini Rp 18 miliar harapannya ke depan ada tambahan anggaran lagi dari total anggaran kurang lebih Rp 55 miliar yang dibutuhkan,” tuturnya, Jumat 8 Oktober 2021.
Wabup pun berharap agar pembangunan dermaga bisa terus berlanjut karena adanya bantuan dari pemerintah provinsi melalui bantuan keuangan (Bankeu).
Sebab Dermaga Teluk Sulaiman sangat bermanfaat bagi masyarakat di pesisir Kabupaten Berau itu.
“Pelabuhan ini harus dirancang untuk jangka panjang, jadi pelabuhan multimanfaat. Tidak hanya untuk wisata, tapi juga untuk keperluan lainnya,” jelasnya.Pemkab, kata Wabup, akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar mendapat bantuan dalam penyelesaian pembangunan Dermaga Teluk Sulaiman.
“Kami belum komunikasi dengan kementerian terkait. Masih berharap dari Bankeu Pemprov Kaltim. Melihat saat ini ada penyusutan, sehingga tidak ada salahnya melakukan lobi ke pusat. Sebab ini juga bagian dari program pembangunan presiden terkait tol laut. Jadi sementara ini pendanaan masih kolaborasi APBD kabupaten dan provinsi,” tutupnya. (*)
Editor: RJ Palupi
